WASHINGTON, iNews.id - Amerika Serikat (AS) menegaskan belum mau mengakui pemerintahan Afghanistan yang baru. Pernyataan AS ini disampaikan usai Taliban mengumumkan susunan pemerintahan Afghanistan sementara di bawah kepemimpinan perdana menteri Hasan Akhund.
"Ini merupakan kabinet sementara. Tidak seorang pun di pemerintahan ini, baik presiden maupun tim keamanan nasional, akan menyarankan untuk menghormati dan menghargai (pemerintahan) Taliban dan sebagai anggota komunitas global. Mereka belum akan mendapatkan itu dengan cara apa pun dan kami tidak pernah memberikan penilaian itu," kata Juru Bicara Gedung Putih Jen Psaki, dikutip dari Reuters, Kamis (9/9/2021).
Susunan pemerintahan baru Afghanistan ini diumumkan pada Selasa (7/9/2021), di antara mereka ada yang dijatuhi sanksi oleh PBB dan menjadi buruan FBI terkait terorisme.
Hasan Akhund ditunjuk sebagai perdana menteri. Dia diketahui memiliki hubungan dekat dengan pendiri Taliban Mohammed Omar (Mullah Omar), pemimpin Afghanistan saat Taliban berkuasa pada 1996-2001.
Posisi wakil perdana menteri diisi Abdul Ghani Baradar, kepala kantor politik Taliban yang juga menjadi negosiator Taliban.
Jabatan baru Baradar ini mengejutkan beberapa pihak karena dia yang selama ini lebih kentara perannya dalam menampilkan sosok Taliban di kancah global. Baradar bertanggung jawab dalam menegosiasikan penarikan pasukan AS saat pembicaraan di Qatar.
Sirajuddin Haqqani ditunjuk sebagai menteri dalam negeri. Dia merupakan anak dari pendiri Jaringan Haqqani yang masuk dalam daftar kelompok teroris AS. Sirajuddin juga salah satu orang paling dicari FBI atas tuduhan keterlibatan dalam beberapa serangan terhadap kepentingan AS.
Bahkan Departemen Luar Negeri (Deplu) mengadakan sayembara senilai 10 juta dolar atau sekitar Rp142 miliar bagia siapa pun yang bisa memberikan informasi untuk menangkapnya.
Kemudian Mohammad Yaqoob, putra Mullah Omar, diangkat sebagai menteri pertahanan
Editor : Ainun Najib
Artikel Terkait