KULONPROGO, iNews.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo akan memperbaharui data jumlah warga miskin di daerah tersebut. Sebab, banyak dari mereka yang tidak ikut dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo mengatakan, pembaharuan data kemiskinan ini juga dilakukan menyusul adanya larangan pemerintah pusat terkait alokasi jaminan kesehatan daerah (Jamkesda).
"Kita minta Bappeda dan Dinsos P3A (Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), untuk update. Maksimal Februari data harus sudah ada," kata Hasto di Pemkab Kulonprogo, DIY, Rabu (2/1/2019).
Dia meyakini jumlah warga miskin yang belum mendapat jaminan JKN di Kabupaten Kulonprogo masih tergolong besar. Untuk mengatasi masalah ini, kata Hasto, pihak Pemkab Kulonprogo punya solusi lewat dana bantuan sosial (bansos).
Dana ini disiapkan untuk meng-cover warga miskin yang tidak memiliki BPJS, dan tidak masuk dalam data kemiskinan di Kabupaten Kulonprogo yang telah disampaikan ke pusat.
"Jadi, warga miskin yang butuh layanan kesehatan gratis tetap bisa dipenuhi melalui anggaran pemerintah," kata dia.
Melalui Dinsos P3A ini, kata dia, akan dialokasikan anggaran sebesar Rp3 miliar. Dana ini sifatnya darurat dan hanya untuk menstimulasi pemeriksaan kesehatan.
Hasto juga meminta peserta BPJS dengan premi ditanggung pemerintah, namun kondisi ekonominya tergolong mumpuni, sebaiknya mengganti dengan kepesertaan mandiri.
"Nantinya kepesertaan akan dialihkan kepada warga miskin lain yang belum mendapat jaminan layanan kesehatan ini," ujar Hasto.
Wakil Ketua I DPRD Kulonprogo, Ponimin Budi Hartono, berharap Pemkab Kulonprogo aktif dalam mengakses dana pengganti jamkesda di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIY.
"Sebab jika semuanya harus ditangani sendiri, tentu akan memberatkan daerah," kata Ponimin.
Saat ini yang paling diperlukan, kata dia, data valid kemiskinan di Kabupaten Kulonprogo. Dari situ akan diklasifikasi, berapa pemenang BPJS, dan yang sudah diajukan kepada pusat.
"Mereka yang belum masuk dalam kepesertaan harus diperjuangkan," ujar dia.
Alternatif untuk mengalokasikan bansos dalam mengatasi masalah ini akan cukup sulit. Sebab anggaran tersebut tidak hanya untuk menutup kebutuhan jaminan kesehatan saja.
"Data kemiskinan ini harus di-update, dan bagaimana bisa meraih dana dari DIY," katanya.
Editor : Andi Mohammad Ikhbal
Artikel Terkait