YOGYAKARTA, iNews.id - Dewan Pendidikan DIY tidak sepakat dengan rencana pemerintah yang akan menghapus sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru (PPDB). Sistem ini sudah berjalan bagus dan cukup dievaluasi saja.
Ketua Dewan Pendidikan DIY, Sutrisno Wibowo mengatakan, sebuah kebijakan yang telah dijalankan harus diteliti untung dan ruginya, termasuk dalam pelaksanaan sistem zonasi.
"Jangan kemudian langsung diganti ketika ada kelemahan atau keluhan," kata Sutrisno, Senin (14/8/2023).
Mantan Rektor UNY ini mengatakan, setelah tidak ada lagi ujian nasional (UN) maka tidak ada alat ukur untuk penerimaan peserta didik baru. Sistem zonasi ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan dan mempersempit kesenjangan atau perbedaaan kualitas pendidikan.
Melalui sistem zonasi maka pemerataan kualitas pendidikan perlahan-lahan mulai tercapai. Namun memang masih ada kelemahan, seperti titipan anak ataupun KK numpang di dekat sekolah.
"Tentu itu yang sebenarnya harus dievaluasi. Jangan langsung diganti sistemnya," katanya.
Sutrisno justru mempertanyakan sistem yang akan diterapkan jika zonasi dihapus. Sistem zonasi dalam PPDB tersebut sudah bagus tinggal disempurkan beberapa hal yang dianggap masih menjadi celah penyimpangan.
Pemda DIY sudah menggunakan Assessment Standarisasi Pendidikan Daerah (ASPD) sebagai bagian dari instrumen di dalamnya. Sekolah di DIY juga menerima siswa dari luar DIY, meski dengan kuota terbatas sehingga terjadi keadilan dalam PPDB kali ini.
"Jadi ya memang sistemnya yang diperbaiki, jangan langsung dihentikan," katanya dia.
Editor : Kuntadi Kuntadi
Artikel Terkait