BANTUL, iNews.id - Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispetaru) Bantul menyebut tanah tutupan Jepang yang terdampak proyek Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) tidak memiliki legalitas dokumen hak milik yang sah. Akibatnya pemberian uang ganti rugi kepada ahli waris belum bisa dilakukan.
Kepala Dispetaru Bantul Supriyanto menjelaskan, legalitas dan dokumen pembuktian tanah tutupan Jepang merupakan milik ahli waris sesuai dengan klaim mereka belum bisa dibuktikan kebenarannya. Sampai saat ini status tanah itu masih dalam tahap konsolidasi oleh BPN setempat untuk proses penerbitan sertifikat.
"Tanah tutupan Jepang itu masih dalam proses konsolidasi dengan BPN, makanya tidak ada ganti ruginya. Tanah yang lama dan kena JJLS itu juga tidak diganti. Dulu kan masih letter C dan belum ada sertifikatnya, secara hukum belum kuat mengikat dan secara administrasi belum ada yang punya," katanya, Jumat (09/06/2023).
Saat ini BPN telah melakukan pengukuran dan mematok tanah sisa tutupan Jepang untuk penerbitan sertifikat. Dalam proses ini, pemerintah belum bisa memastikan tanah yang terdampak JJLS akan mendapatkan ganti rugi seperti yang diinginakn ahli waris.
"Ini berdasarkan program dari BPN itu akan ada konsolidasi pertanahan setelah terbit baru ada sertifikatnya, sekarang baru proses identifikasi dan sudah dipatok," jelasnya.
Pihaknya berharap warga merelakan tanah yang terdampak proyek JJLS. Pasalnya, ahli waris pun sudah mengadu ke sejumlah instansi namun mereka belum bisa menunjukkan bukti dokumen yang sah.
"Ga ada dokumen yang membuktikan bahwa itu milik mereka," ujarnya.
Sebelumnya, Sekretaris Masyarakat Pengelola Tanah Tutupan Jepang Parangtritis (MPT2P) Suparyanto menilai proses penerbitan sertifikat terindikasi cacat hukum. Pihaknya bersama ahli waris telah diminta bertemu dengan Pemda DIY yang diwakili Kanwil BPN DIY, Dispertaru DIY dan BPN Bantul. Dalam pertemuan ini Pemda DIY meminta kepada warga untuk menyumbangkan tanah untuk pembangunan JJLS.
"Mereka menyatakan tanah tutupan Jepang semua akan ditata kembali dengan sistem sumbangan tanah. Artinya semua pengelola tanah diminta untuk sepakat menyumbang sebagian tanahnya, kurang lebih 20 persen dari tanah yang dimiliki untuk fasilitas sosial dan fasilitas umum," katanya.
Dari luas tanah tutupan ssbanyak 118 hektare akan terkumpul sumbangan tanah 23,4 hektare untuk fasos dan fasum termasuk tanah yg terkena JJLS seluas luas 15,1 hektare. Sisanya yang tidak digunakan untuk JJLS akan diterbitkan sertifikat.
"Dengan akan diterbitkan sertifikat tanah dari pengelola sebanyak 169 orang tersebut, berarti Pemda DIY telah mengakui status atas hak kepemilikannya. Pertanyaannya, mengapa tanah yang terkena JJLS yang 15,1 hektare tanpa ada ganti rugi," katanya.
Menurutnya, perintah penerbitan tanah yang pernah diambil alih pada masa penjajahan Jepang telah diatur dalam Surat GTRA DIY No 2411/BA-34.NP/X/2021 tentang Pemulihan Atas Alas Hak Kembali kepada Pemilik (ahli waris yang menguasai tanah), UU No 2/2012. Surat Edaran Mendagri No H 20/5/7 tahun 1950, Surat Edaran Menteri ATR/Kepala BPB RI No 1741-310.21-DII 28 tahun 2009 tentang Penyelesaian Status Tanah Tutupan Jepang Menjadi Hak Milik, Surat Edaran Menteri ATR/Kepala BPN RI No 1746/5.1/IV/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Masyarakat.
Kemudian Surat Edaran Mendagri No 500/835/BAK tahun 2017 tentang Penyelesaian Status Atas Hak Tanah yang Diambil Alih oleh Pemerintah Pendudukan Jepang, Permen ATR/Kepala BPN RI No 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah untuk Memberikan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Warga Masyarakat, serta Surat Bupati Bantul tahun 2023 tentang Perintah kepada Lurah Parangtritis untuk Menerbitkan Kutipan Letter C diberikan kepada pengelola atau ahli waris.
"Apakah itu tidak bertentangan dengan aturan tersebut," katanya.
Editor : Kuntadi Kuntadi
Artikel Terkait