Peneliti LIPI mempresentasikan modul pencegahan teroris di hadapan kepala desa se-Kulonprogo di Kings Hotel, Wates. Acaraitu digelar Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme DIY. (Foto: iNews.id/Kuntadi)

KULONPROGO, iNews.id – Keberadaan perangkat desa memiliki peran yang strategis dalam pencegahan terorisme dan radikalisme di Indonesia. Sebagai ujung tombak pemerintah di masyarakat, perangkat desa akan lebih mengenali setiap kondisi warganya. Termasuk adanya pendatang dan aktivitas warga yangmencurigakan.

“Mereka (kades dan perangkat desa) yang paling dekat dengan masyarakat, jadi akan lebih mudah berpartisipasi dalam mencegah terorisme,” kata Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) DIY, Muhtasar Syamsudin dalam forum diskusi bertajuk “Penguatan Aparatur Kelurahan dan Desa dalam Pencegahan Terorisme melalui Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme”, di King’s Hotel, Wates, Kamis (24/5/2018).

Perangkat desa, kata dia, akan mampu melakukan deteksi lebih dini adanya paham radikal dan benih terorisme. Informasi yang diberikan itu diharapkan bisa diteruskan kepada masyarakat. Sehingga ketika ada orang yang mencurigakan, baik aktivitas maupun keberadaan akan mudah terpantau.

Menurut Muhtasar, kasus terorisme memang kebanyakan terjadi di perkotaan. Namun para pelaku ini justru belajar dari desa. Orang desa akan mudah diberikan pemahaman baru yang radikal. Hal ini tidak lepas dari tingkat pendidikan, dan kurangnya wawasan informasi di desa. “Banyak kasus terorisme di Indonesia dilakukan oleh orang-orang desa yang direkrut dengan diberikan paham radikal,” ucapnya.

Muhtasar mengatakan, sebagai bangsa yang menjunjung tinggi Pancasila, semestinya tidak ada alasan agama untuk melakukan tindak terorisme ataupun radikalisme. Sebab semuanya tidak bertentangan dengan dasar negara.

FKPT DIY telah melakukan survei di lima kabupaten/kota. Ada sekitar 75 poin yang diteliti di tengah kehidupan masyarakat. Menariknya ada dua poin yang tinggi, yakni keinginan sekelompok masyarakat yang setuju dengan penerapan hukum Islam dan sistem pemerintahan Islam. “Kalau di Yogyakarta, justru parpol menjadi pemicu tingginya radikalisme,” katanya.

Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik DIY, Agung Supriyono berharap, setelah ada pembekalan dan penguatan peranan Pemdes, maka ada rencana aksi. “Harapan kita ada kearifan lokal untuk menyelesaikan masalah, seperti duduk bersama dalam dialog untuk menyelesaikan masalah. Tanpa harus ada muncul kekerasan dan radikalisme,” kata Agung.

Peneliti Lipi Ganewati Wuryandari mengatakan, pihaknya sudah memiliki modul bagi desa untuk melakukan pencegahan dan deteksi dini terhadap terorisme. Modul ini telah dibagikan kepada peserta diskusi. Hanya dalam kasus terorisme belakangan justru penampilan pelaku terorisme justru berubah. “Terorisme itu dinamis, Modul ini hanya untuk membantu mengenali dan langkah yang harus dilakuka desa,” katanya.

Wakil Bupati Kulonprogo, Sutedjo mengungkapkan, terorisme tidak hanya menimbulkan kerugian material, nyawa serta menciptakan rasa takut di masyarakat. Tetapi terorisme juga telah mengoyak keutuhan berbangsa dan bernegara. “Kegiatan ini sangat penting dan strategis sebagai wadah guna meningkatkan wawasan pengetahuan bagi aparatur pemerintah dan masyarakat,” ujarnya.


Editor : Kastolani Marzuki

BERITA POPULER
+
News Update
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network