KULONPROGO,iNews.id – Pelabuhan Tanjung Adikarto mangkrak setelah menghabiskan dana lebih dari Rp400 miliar hingga akhir 2013. Sejumlah bangunan yang berada di muara Sungai Serang, di Desa Karangwuni, Kecamatan wates, Kulonprogo, itu pun tidak terawat.
Pelabuhan ini dibangun secara multiyears atau tahun jamak dengan sharing dana dari APBN, APBD DIY dan APBD Kabupaten Kulonprogo. Namun pelabuhan yang menelan dana ratusan miliar tersebut tetap belum bisa dimanfaatkan nelayan karena tingginya tingkat sedimen dan ombak pantai selatan yang cukup besar.
“Sekarang bagaimana keseriusan pemerintah membangun. Sejak awal sudah saya pertanyakan,” kata tokoh masyarakat Kulonprogo yang sudah beberapa kali menjadi wakil rakyat, Ahmad Subangi, Rabu (4/7/2018).
Subangi mengatakan, saat dirinya duduk di DPRD DIY, keseriusan pembangunan pelabuhan tersebut pernah ditanyakan ke pusat. Menurutnya, hanya butuh teknologi dan kajian agar sedimen tidak cepat menumpuk dan break water lebih aman. Padahal saat itu dana yang dianggarkan sudah lebih dari Rp400 miliar.
“Ini sudah banyak menggunakan anggaran, sayang kalau tidak bisa dimanfaatkan. Ini menggunakan uang rakyat,” ujarnya.
Dia menjelaskan pemerintah harus mampu mengedukasi masyarakat terkait pertanggung jawaban dana yang ada. Jangan sampai masyarakat memandang proyek ini hanya sekedar menghabiskan anggaran. Namun harus benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan daerah. Apalagi tepat di sisi barat pelabuhan akan mejadi lokasi Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA). “Ini akan sangat strategis dan jangan sampai mubadzir,” katanya.
Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo mengatakan, sampai saat ini verifikasi belum selesai. Apakah nanti pintu masuk akan lurus atau dibelokkan agar pasir tidak masuk di muara. Sebab sedimentasi pasir di muara sangat tinggi.
“Sejak setahun lalu diambil alih DIY. Kewenangan di sana, dan kita belum ada konsep untuk mengoptimalkan,” ujar Hasto.
Dia mengakui pelabuhan tersebut banyak memiliki permasalahan pelik yang sulit untuk diselesaikan. Salah satunya adalah melakukan revisi ulang strategi dan studi.
Sementara itu, Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono mengatakan sampai saat ini belum selesai verifikasi untuk dibelokkan atau lurus. Menurutnya hal tersebut ditangani oleh institusi terkait di pusat.
“Kalau saya dibelokkan karena setiap tahun pasir akan masuk,” katanya.
Editor : Muhammad Saiful Hadi
Artikel Terkait