YOGYAKARTA, iNews.id- Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir mengingatkan bahwa siapa pun yang nantinya menjadi presiden maupun wakil presiden terpilih pada Pemilu 2024 mendatang bukan hanya dimaknai sebagai kontestasi politik semata. Presiden dan Wakil Presiden harus menempatkan dirinya sebagai milik rakyat.
"Siapapun yang terpilih nanti, setelah jadi Presiden maupun jadi anggota legislatif, semua harus milik rakyat, itulah pemimpin yang berkeadilan sosial," kata dia saat menjadi pembicara dalam rangkaian Muktamar-48 Muhammadiyah di Yogyakarta, Rabu (17/11/2022) kemarin.
Kepemimpinan berbasis primordialisme, jelas Haedar, hanya akan menghasilkan kepemimpinan perkauman, bukan kepemimpinan kenegarawan. Dia mengatakan, para calon Presiden harus memahami betul bahwa Indonesia bukan hanya soal kemenangan politik, tetapi nilai dan cita-cita kebangsaan yang telah diletakkan sejak awal oleh para pendiri bangsa.
Terkait kepemimpinan Indonesia ke depan, Haedar menyebut pentingnya perpaduan antara kepemimpinan transformasional yang mengagendakan perubahan dengan kepemimpinan yang bersifat nilai, bukan berdasar kharisma semata.
Sementara itu, melalui agenda Muktamar-48 Muhammadiyah yang akan berlangsung di Surakarta, kota Solo, Jawa Tengah pada tanggal 18-20 November mendatang, juga menjadi momentum Muhammadiyah dalam melahirkan pemimpin yang memiliki kematangan dan pemahaman tentang organisasi.
"Muhammadiyah ingin menawarkan visi berkarakter kebangsaan dengan konsep Indonesia berkemajuan dan dokumen negara Pancasila darul'ahdi wa syahadah sebagai perspektif bagi para calon. Perspektif ini sangat penting untuk menghindari disorientasi politik. Jangan sampai, ingin meraih kekuasaan tetapi lupa pada pondasi kehidupan bangsa," katanya.
Editor : Ainun Najib
Artikel Terkait