BANTUL, iNews.id – Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD menilai pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait presiden boleh berkampanye dan memihak tidak ada yang salah.
Menurut Mahfud, sah-sah saja jika seorang presiden berkata seperti itu. Namun untuk para menteri termasuk dirinya yang kini menjabat Menko Polhukam bebas untuk mengikutinya atau tidak.
"Ndak papa pak presiden mengatakan begitu. Ndak papa, toh saya mau ikut atau ndak itu terserah saya," kata Mahfud usai menghadiri Halaqoh dan Dialog Kebangsaan di Pondok Pesantren An Nur, Ngrukem, Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon, Bantul DIY, Rabu (24/1/2024).
Namun, Mahfud enggan berkomentar lebih jauh berkaitan dengan aturan presiden ataupun menteri boleh berkampanye. Dia hanya menyarankan awak media untuk menanyakan hal itu ke Biro Hukum Sekretariat Negara (Setneg).
"(Aturannya) tanya ke Biro Hukum Sekretaris Negara saja," ucap Mahfud.
Mahfud juga menganggap pernyataan yang diungkapkan Presiden Jokowi tidak memperkeruh suasana Pemilu 2024.
"Ndak memperkeruh suasana. Saya malah ndak keruh, sejuk di sini (Ponpes An Nur)," kata Mahfud.
Sebelumnya, pernyataan Jokowi tersebut, perihal adanya menteri kabinet yang tidak ada hubungannya dengan politik tapi ikut serta menjadi tim sukses pasangan capres-cawapres.
"Ya ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh itu kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh," kata Jokowi dalam keterangannya di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (24/1/2024).
Jokowi mengatakan meskipun kepala negara ataupun menteri bukan pejabat politik, namun sebagai pejabat negara memiliki hak untuk berpolitik.
"Boleh pak, kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik masa gini ga boleh, berpolitik gak boleh, boleh. Menteri juga boleh," kata Jokowi.
Jokowi menegaskan bahwa yang terpenting menteri ataupun kepala negara bisa berkampanye tanpa menggunakan fasilitas dari negara.
Editor : Kastolani Marzuki
Artikel Terkait