KULONPROGO, iNews.id - Komisi IV DPRD Kulonprogo menilai program jaring pengaman sosial yang dijalankan eksekutif tidak begitu efektif menurunkan angka kemiskinan. Mereka meminta ada evaluasi terhadap program agar kemiskinan di Kulonprogo bisa ditekan.
Anggota Komisi IV DPRD Kulonprogo Istana mengatakan, angka kemiskinan di Kulonproo masih tinggi sekitar 16,39 persen. Padahal program JPS sudah dilaksanakan selama beberapa tahun dengan alokasi anggaran yang besar. Berbagai program telah dilaksanakan, mulai bedah rumah, bantuan sosial, bantuan langsung tunai, bantuan kelompok, kredit usaha rakyat (KUR) untuk penanganan kemiskinan sangat tinggi.
“Perlu ada evaluasi karena program JPS tidak signifikan menurunkan angka kemiskinan,” kata Istana, Kamis (13/4/2023).
Pelaksanaan program JPS hanya bisa menurunkan 1,9 persen angka kemiskinan dalam dua tahun terakhir. Kemiskinan merupakan persoalan laten dan endemik.
Hal ini cukup mengganggu psikologis dan rasa percaya diri ketika bersanding dengan daerah lain. Sedangkan penerima manfaat bantuan sosial tidak teredukasi dengan baik. Mereka justru kehilangan rasa malu sebagai warga miskin.
"Pemkab agar merumuskan misi edukasi pada masyarakat miskin penerima bantuan, agar masyarakat yang sebenarnya sudah mampu punya budaya malu bila menerima bantuan," katanya.
Juru Bicara Pansus LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2022 DPRD Kulonprogo Yuliantoro mengatakan, kemiskinan harus diatasi secara kolaboratif lintas sektoral. Anggaran JPS harus bisa untuk memberdayakan masyarakat.
“Perlu mengalihkan bansos menjadi program padat karya infrastruktur dan stimulan bantuan semen agar asas kemanfaatannya kolektif, tumbuh pemberdayaan dan kepedulian,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinsos-P3A Kulonprogo Irianta mengatakan, angka kemiskinan masih tinggi 16,39 persen padahal Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2021 sebesar 74,71 dan angka harapan hidup tinggi pada 2021 75,21 tahun.
Anomali yang terjadi karena kemiskinan lebih dilihat sebagai permasalahan ekonomi, sehingga strategi pengentasannya lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Sementara ketimpangan pada dimensi kehidupan yang lain kurang mendapatkan perhatian, padahal kemiskinan terjadi karena multidimensi.
"Indikator kemiskinan yang menunjukkan, bahwa variabel ekonomi, sosial, psikis, budaya dan politik merupakan indikator yang tepat untuk mengukur konstrak kemiskinan di Indonesia," katanya.
Editor : Kuntadi Kuntadi
Artikel Terkait