YOGYAKARTA, iNews.id – Penyebaran Covid-19 di Indonesia belum bisa dikendalikan. Total kasus sudah mencapai satu juta, dan menjadi negara pertama di Asia Tenggara dengan kasus paling tinggi.
“Jumlah ini menunjukkan penularan Covid-19 di Indonesia belum bisa dikendalikan. Untuk itu perlu kebijakan yang lebih serius untuk mengatasi pandemi,” kata Pakar Epidemiologi UGM, Riris Andono, Kamis (28/1/2021).
Riris mengatakan, kurva kasus Covid-19 di Indonesia belum mencapai puncaknya. Kurva ini sempat melandai, namun ketika mobilitas penduduk mulai dilonggarkan tingkat penularan pun terus meningkat. Bahkan apasitas rumah sakit tidak lagi mampu menampung pasien.
“Ini tanda kita sedang dalam periode yang menanjak tinggi, karena penularan sudah meluas di masyarakat,” ucapnya.
Pemerintah perlu melakukan pembatasan mobilitas warga yang lebih ketat. Kondisi penularan sudah begitu masif sehingga penerapan 3M (mencuci tangan dengan sabun, memakai masker dan menjaga jarak) tidak lagi cukup. Begitu juga dengan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa Bali juga tidak efektif.
Riris melihat pengurang jam operasional pusat perbelanjaan sampai pukul 19.00 WIB juga kurang efektif. Pembatasan ini tidak banyak berpengaruh pada jumlah pengunjung.
“Jumlah kasus meningkat selama penerapan PPKM menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak efektif. Kebijakan yang setengah-setengah hasilnya justru akan kontraproduktif. Masyarakat jadi tidak percaya dengan PPKM karena mereka lebih susah tapi kasusnya malah meningkat,” kata Riris.
Agar hasilnya maksimal, 70 persen populasi penduduk tidak melakukan pergerakan di luar rumah selama 14 hari. Mereka yang telah tertular dapat sembuh di tempat tinggalnya dan tidak menularkan virus kepada orang lain.
“Yang tinggal serumah bisa tertular, tetapi terhenti karena tidak menular karena terhenti,” katanya.
Pembatasan secara ketat, imbuhnya, mungkin akan menuai respon negatif dari masyarakat. Namun langkah ini sudah dilakukan di sejumlah negara dan terbukti membuat negara-negara tersebut mampu melewati gelombang pertama pandemi.
“Kenormalan baru itu bukan berubah menjadi suatu kondisi yang tetap. Kondisi tarik ulur seperti ini, antara pengetatan dan pelonggaran, itulah new normal,” katanya.
Editor : Kuntadi Kuntadi
Artikel Terkait