KULONPROGO, iNews.id – Anggota Komisi II DPR asal DIY Subardi yakin Kulonprogo bakal menjadi pintu gerbang ekonomi di DIY. Kehadiran Bandara Internasional Yogyakarta akan menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi di DIY.
“Saya yakin Kulonprogo akan menjadi gerbang pertumbuhan ekonomi di DIY,” kata Subardi, pada Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI, Kamis (3/1/20). Sebelum bertemu bupati, Komisi II juga melihat Mal Pelayanan Publik (MPP) yang menjadi pusat pelayanan satu pintu dalam mengurus segera macam perizinan.
Subardi melihat, saat ini banyak proyek strategis nasional di Kulonprogo. Setelah bandara YIA beroperasi, kini juga sedang dirintis pembangunan jalan tol Bandara YIA- Cilacap. Hal ini tidak lepas dari efek suksesnya pembangunan bandara terbesar ketiga di Indonesia.
“Momentum ini harus dimanfaatkan Pemkab Kulonprogo dalam mendukung akselerasi pembangunan,” katanya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi di Kuloprogo sebelum 2018 berkisar antara 4 hingga 5,2 persen. Namun sejak pembangunan Bandara YIA senilai Rp 11,3 triliun itu, angka pertumbuhan tembus hingga dua digit. Tahun 2018 tumbuh menjadi 11,3 persen, atau di atas provinsi DIY sebesar 7 persen. Selanjutnya tahun 2019 mencapai 13,83 persen. Akan tetapi pada 2020 anjlok menjadi minus 4,06 persen.
Tahun 2021, secara tahunan laju pertumbuhan ekonomi Kulonprogo diyakini kembali positif, seiring berlanjutnya proyek strategis nasional. Tahun ini akan ada beberapa proyek pemerintah swasta dan industri ikutan dari kehadiran bandara. Untuk itulah birokrasi dan perizinan harus mendukung.
“Jangan sampai peluang ini hilang, perizinan jangan dipersulit,” tutur Ketua DPW Nasdem DIY itu.
Bandara YIA menampung hingga 20 juta penumpang per tahun atau 11 kali lebih besar dari Bandara Adisutjipto. Mobilisasi orang akan mengangkat laju pertumbuhan ekonomi, khususnya sektor Pariwisata dan Industri Kreatif. Wisatawan dari luar daerah yang datang ke Borobudur, pintu masuknya juga dari Kulonprogo.
“Kami akan mengawal dan melakukan pengawasan agar eprtumbuhan ekonomi lebih dirasakan masayrakat,” katanya.
Bupati Kulonprogo, Sutedjo mengaku siap mendukung percepatan perizinan bagi investor. Keberadaan MPP untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat agar lebih mudah dalam mengurus segala perizinan.
"Dengan kedatangan Komisi II DPR RI, sekaligus juga untuk memperlihatkan bahwa Kulon Progo punya fasilitas ini (MPP) yang mungkin di daerah lain belum ada," katanya.
MPP Kulonkrogo merupakan MPP yang ke-11 kalau dilihat secara menyeluruh di Indonesia. MPP Kulon Progo ini diresmikan oleh Menteri PAN RB, Tjahjo Kumolo pada 3 Desember 2020.
Editor : Kuntadi Kuntadi
Artikel Terkait