YOGYAKARTA, iNews.id- Muhammadiyah berpendapat suksesi kepemimpinan tanah air harus diikuti dengan reformasi berbagai lembaga negara yang ada saat ini. Sekretaris Umum Muhammadiyah, Prof Abdul Mu'ti menilai saat ini banyak lembaga negara yang super power kewenangan atau memiliki otoritas luar biasa dibanding lembaga negara lainnya.
"Muhammadiyah berharap lembaga negara lebih efektif. Harus ada evaluasi berkaitan dengan kewenangan lembaga negara yang lebih besar dibanding dengan lembaga lain,"ujar dia dalam halalbihalal Muhammadiyah dengan awak media secara online, Senin (8/5/2023).
Mu'ti menyebut lembaga negara yang superbody di antaranya adalah kepolisian, di mana segala hal diurusi oleh polisi. Sehingga harus ada evaluasi untuk institusi ini.
Selain itu, lembaga lain yang superbody adalah Mahkamah Konstitusi. Jika orang berperkara di pengadilan masih bisa banding namun ketika berperkara di MK maka keputusannya sudah final dan mengikat sudah tidak bisa banding. "Itu luar biasa kewenangannya. Sehingga perlu ada evaluasi,"ujarnya.
Muhammadiyah juga menilai beberapa produk reformasi juga ada yang harus dievaluasi karena superbody dan ada lembaga yang juga tidak berperan. Hal tersebut juga perlu evaluasi agar ada keseimbangan dalam lembaga negara.
Muhammadiyah juga menganggap parpol itu peranannya luar biasa bahkan super power. Bayangkan pilpres seluruhnya oleh parpol tidak ada opsi independen. Oleh karena itu maka perlu ada evaluasi sistem ketatanegaraan tetapi perubahan harus konstitusional bukan radikal.
Kendati demikian, suksesi kepemimpinan baik di pusat, provinsi ataupun daerah tingkat 2 harus dilaksanakan seperti sekarang ini. Namun Muhammadiyah mengingatkan agar mengedepankan penyelenggaraan pemilu berkualitas, di mana hal itu ditentukan sejak persiapan.
Menurutnya pemilihan presiden dan wakil presiden tetap dilakukan seperti sekarang ini. Sementara pemilihan eksekutif di provinsi ataupun daerah tingkat 2 juga dilakukan seperti sekarang ini namun dengan penyempurnaan di mana pemilihan harus berlangsung damai dan berperadaban
"Suksesi harus memberi kesempatan luas bisa dimaknai suksesi 2019 hanya ada dua pasang. Di mana dua capres bersaing yang ternyata cukup membahayakan negara karena eksesnya," ujarnya.
Dia menyebut polarisasi yang timbul dalam persaingan pemilihan presiden 2019 lalu di mana ada beberapa yang dianggap tidak fair saat ini masih terasa dampaknya. Sampai saat ini masih ada eksploitasi isu rasial yang membahayakan keberlangsungan negara ini.
Selain mengingatkan soal suksesi kepemimpinan nanti, Muhammadiyah juga menganggap sistem pemilu harus diubah. Di mana sistem saat ini yaitu proporsional terbuka diubah menjadi proporsional tertutup atau sistem terbuka terbatas. "Usulan tersebut sudah menjadi keputusan tahun 2014 lalu," ujarnya.
Muhammadiyah menilai pemilu proporsional terbuka sarat dengan masalah. Karena sistem proporsional terbuka melahirkan oligarki yang sudah mendarah daging. Di mana kualitas anggota DPR terpilih tidak ideal yang diharapkan di mana sistem liberal kesempatan dan keterpilihan ditentukan jumlah suara.
"Ya memang sistem proporsional terbuka itu selama ini dianggap paling demokratis karena tidak ada suara yang terhubung sia-sia," tutur dia.
Abdul Mukti menyebut sistem terbuka ini melahirkan berbagai praktik politik curang, culas dan kanibal. Di mana ada vote buying dan kandidasi buying, yang memungkinkan satu orang pindah dari satu partai ke partai lain. Dan tentu transfer politik ini tidak dilakukan secara cuma-cuma. Seperti sepakbola tentu dalam transfer dengan nominal tertentu yang menyertainya.
Dia menyebut vote buying dengan membeli suara. Sehingga sistem itu akan dimenangkan pemilik kapital, pemilih cenderung tidak memilih yang memiliki integritas tetapi isi tas. "Memungkinkan kanibal. Di mana persaingan justru di internal partai itu sendiri," ujarnya.
Editor : Ainun Najib
Artikel Terkait