YOGYAKARTA, iNews.id - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Yogyakarta menerima empat laporan warga yang namanya dicatut oleh partai politik untuk pendaftaran peserta pemilu 2024. Laporan ini akan dikomunikasikan dengan Komisi pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta.
"Dalam 2 pekan ini, ada empat laporan warga yang kami terima perihal pencatutan nama yang dimasukkan sebagai anggota partai politik untuk Pemilu 2024," kata Koordinator Divisi Pengawasan Humas dan Hubungan Antarlembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Yogyakarta Noor Harsya Aryo Samudro di Yogyakarta, Kamis (8/9/2022).
Menurutnya, seluruh laporan tersebut kemudian diteruskan ke KPU Kota Yogyakarta untuk ditindaklanjuti dalam proses verifikasi administrasi partai politik. Bawaslu meminta KPU Kota Yogyakarta untuk melakukan cross check terhadap keempat nama tersebut di dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) untuk menyatakan tidak memenuhi syarat sebagai anggota parpol.
Keempat nama tersebut dicatut oleh empat partai politik yang berbeda-beda. Mereka tidak pernah mendaftar atau terdaftar sebagai anggota partai politik tertentu.
"Latar belakang keempat warga yang melapor ini berbeda-beda, ada karyawan swasta, ibu rumah tangga, dan jurnalis," katanya.
Keempat parpol yang mencatut nama warga tersebut juga berasal dari partai politik lama serta partai politik baru.
"Pencatutan nama warga sebagai anggota partai politik ini merupakan pelanggaran administrasi sehingga sanksinya pun bersifat administratif, salah satunya menyatakan nama anggota parpol tidak memenuhi syarat," katanya.
Sebelum pendaftaran parpol dibuka, Noor Harsya menyebut bahwa Bawaslu Kota Yogyakarta sudah melayangkan surat kepada seluruh parpol untuk mengikuti pendaftaran secara baik. Salah satunya memastikan keanggotaan parpol adalah benar.
"Malam ini aduan akan ditutup. Tetapi, jika pada hari berikutnya masih ada laporan atau aduan yang masuk, kami akan berupaya semaksimal mungkin menindaklanjutinya," katanya.
Warga dapat mengecek keanggotaan partai politik melalui laman infopemilu KPU dan memasukkan nomor induk kependudukan (NIK) untuk mengetahui apakah identitasnya tercatat sebagai anggota partai politik tertentu atau tidak.
"Yang pasti kelompok warga dari TNI, kepolisian, dan ASN dilarang menjadi anggota partai politik," katanya.
Editor : Kuntadi Kuntadi
Artikel Terkait