KULONPROGO, iNews.id - Rencana penataan Stasiun Wates dengan mengosongkan lapak pedagang kaki lima (PKL) terus bergulir. Para pedagang bertemu dengan PT KAI difasilitasi Ombdusman DIY dengan dihadiri Wakil Bupati Kulonprogo.
“Kami ingin janji PT KAI pada 2014 yang ingin menyiapkan lahan bagi kami ditepati,” kata Utami Budi Wiharti, PKL di depan Stasiun Wates, dalam pertemuan di ruang kerja Wabup Kulonprogo, Selasa (15/3/2022).
Pedagang tidak pernah menolak penataan Stasiun Wates dan justru mendukungnya. Kenyataanya mereka hanya diberi janji akan diberikan ruang untuk berjualan. Pada awal Maret ini mereka kembali akan digusur.
Pedagang, sempat digusur pada 2014 silam dan menempati jalan di sisi selatan Stasiun Wates. Mereka diminta menunggu sampai ada pembangunan kios di dalam stasiun. Namun pada awal 2021, mereka akan kembali digusur dan tidak ada tempat relokasi di stasiun.
Saat ini pedagang diberikan opsi tempat jualan oleh Pemkab Kulonprogo di Pasar Sentolo baru atau di lantai II Pasar Bendungan. Namun pedagang menolak karena tempat itu sepi dan tidak representatif untuk berjualan.
“PT KAI belum mau bicara relokasi. Kami harapkan ada solusi yang sesuai dengan harapan pedagang di Stasiun Wates," ujar Utami.
Manajer Humas PT KAI Daop 6 Yogyakarta Supriyanto, menyatakan, pihaknya akan menyiapkan beberapa opsi terkait dengan tuntutan pedagang Stasiun Wates. Termasuk, pemanfaatan lahan milik perseroan yang ada di sebelah timur Stasiun Wates.
“Realisasinya nanti, kami baru fokus soal alternatif solusi yakni lahan milik KAI yang ada di sebelah timur Stasiun Wates,” katanya.
Hanya saja konsep yang ditawarkan seperti apa juga belum dibahas. Apakah akan dikerja samakan dengan pemkab Kulonprogo atau seperti apa.
Wakil Bupati Kulonprogo Fajar Gegana mendorong PT KAI dan pedagang bisa menemukan solusi atas permasalahan yang timbul. Penataan Stasiun Wates diperlukan agar lebih cantik.
“Perlu ada sinergitas, seperti di Bandara YIA, UMKM juga dilibatkan,” katanya.
Kepala Pemeriksaan Laporan Ombudsman DIY Jaka Susila Wahyuana mengatakan, dalam pertemuan ini semua pihak akan menelaah solusi atas permasalahan yang muncul. Ombudsman DIY akan menunggu hasil review tersebut sebagai bahan memberikan saran masukan dalam mendorong penyelesaian permasalahan antara pedagang dan perseroan.
“Kami masih menunggu review sebagai saran dan masukan untuk mengatasi masalah,” katanya.
Editor : Kuntadi Kuntadi
Artikel Terkait