YOGYAKARTA, iNews.id - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) DIY menyebut desentralisasi pengelolaan sampah justru menimbulkan masalah-masalah baru. Kebijakan yang dipaksakan usai penutupan TPST Piyungan ini tidak sejalan dengan Perda Persampahan.
Hal tersebut terungkap dalam diskusi lintas sektoral yang digelar ORI Perwakilan DIY Selasa (5/12/2023). Permasalahan utama yang mendapat sorotan tajam adalah kebijakan penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan yang justru menambah masalah baru.
Anggota Forum Masyarakat Sadar Sampah, Novia Rukmi menyebut penutupan TPST Piyungan tidak sejalan dengan Perda DIY nomor 3 tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenisnya. Dalam perda tersebut telah diatur bagaimana pengurangan volume sampah dan pengelolaannya.
Namun, dalam prakteknya kebijakan tersebut tidak dilaksanakan dengan baik. Hal ini memicu munculnya catatan kritis DPRD DIY berkaitan dengan pengelolaan sampah tersebut.
"Banyak hal yang akhirnya menjadi bahan evaluasi,” kata dia.
Ketua ORI DIY Budhi Masturi mengatakan, diskusi ini lebih banyak mendengar pendapat dari berbagai stake holder yang memiliki perhatian terhadap persoalan sampah di DIY. Masalah yang disorot tajam lebih kepada penutupan TPST Piyungan dan diberlakukan desentralisasi pengelolaan sampah di Kabupaten/kota.
"Apakah konsep desentralisasi ini sudah sesuai dengan kondisi topografis dan sosiologis di DIY. Ini yang perlu didiskusikan lagi," ujarnya.
Menurutnya, penutupan TPST Piyungan telah menimbulkan permasalahan seperti adanya konflik sosial karena banyaknya yang membuang sampah sembarangan, hingga masalah kesehatan.
"Ada permasalahan baru yang muncul karena TPST Piyungan ditutup," katanya.
Dicontohkannya, Pemkot Yogyakarta kini menghadapi pengelolaan sampah karena keterbatasan lahan. KOndisi di Sleman pembangunan pengolahan sampah justru mencemari lingkungan.
Editor : Kuntadi Kuntadi
Artikel Terkait