YOGYAKARTA, iNews.id – Pakar Energi Terbarukan dari Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Ahmad Agus Setiawan, melihat sistem kelistrikam di Indonesia membutuhkan penataan. PLN harus membangun pembangkit listrik yang tersebar atau dikenal dengan distributed power generation agar pemadaman listrik yang terjadi di wilayah Jabodetabek, Banten, dan sebagian Jawa Barat tidak terulang lagi.
“Kejadian semacam ini sebaiknya jangan terulang kembali. PLN harus membangun pembangkit listrik tersebar atau distributed power generation seperti otonomi daerah dalam pemerintahan,” kata Agus di Kampus UGM, Yogyakarta, DIY, Selasa (6/8/2019).
Menurut Agus, selama ini sistem pembangkit listrik yang dibangun interkoneksi dari Jawa hingga Bali. Apabila sistemnya tidak dikondisikan dalam posisi aman, maka ketika salah satu ada gangguan, akan terkena seluruhnya.
“Yang kami tawarkan itu distribusi model kecil-kecil dan bisa on, tapi cakupan areanya kecil,” ujarnya.
Agus mengatakan, pemadaman listri yang terjadi pada Minggu (4/8/2019) hingga Senin (5/8/2019), bisa jadi diakibatkan gangguan kecil yang memutus aliran listrik interkoneksi dari Jawa hingga Bali. Masalahnya, PLN juga tidak jelas memberikan tanggapan mengenai penyebabnya.
“Terakhir yang dituding adalah pohon sengon yang terlalu tinggi menyentuh kabel SUTET dan sebagainya. PLN perlu memperkuat sistem kelistrikan se-Jawa-Bali karena menjadi tulang punggung kelistrikan nasional,” katanya.
Sesuai standar dan prosedurnya, ujar dia, setiap pembangkit memiliki genset sendiri. Namun, kapasitasnya sangat kecil untuk mencakup distribusi wilayah yang tersebar luas.
Selain itu, pemerintah perlu memperkuat sistem distribusi pembangkit tersebar dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan (EBT). Salah satunya menelurkan kebijakan yang memberikan keleluasaan agar konsumen juga bisa menjadi produsen listrik. Salah satunya bisa dengan memanfaatkan tenaga surya atap.
“Sehingga bila terjadi gangguan, konsumen bisa disconnect dengan sistem besar PLN. Sementara sistem kecilnya secara autonomous (otonom) bisa menghasilkan listrik untuk kebutuhan sendiri. PLN harus mengoordinasikan pemanfaatan EBT tersebut sebagai lembaga yang melakukan monopoli distribusi listrik,” ujarnya.
Dia menambahkan, saat ini, PLN masih mengandalkan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) sebagai pembangkit listrik yang dianggap praktis. Namun, sesuai dengan target bauran energi terbarukan 23 persen pada tahun 2025, PLN seharusnya membangun pembangkit menyesuaikan dengan potensi sumber energi yang ada di lokasi wilayah. Potensi itu seperti energi matahari, angin, air, biomass dan sebagainya.
Editor : Maria Christina
Artikel Terkait