YOGYAKARTA, iNews.id – Sejumlah pelaku usaha di Yogyakarta terancam gulung tikar karena terdampak pandemi Covid-19. Sebagian terpaksa merumahkan hingga melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada karyawannya. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berharap pemerintah mengakomodasi mereka masuk ke dalam Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Pengurus Asosiasi Perusahaan Perjalanan wisata Indonesia (ASITA) DIY, Fadli Fahmi Ali mengatakan pihaknya sudah membuat tim untuk memulihkan dunia pariwisata di DIY. Meski terpuruk akibat Covid-19, mereka siap membangkitkan pariwisata di DIY.
“Sekarang itu traveling, meeting ataupun event sudah tidak ada. Kami tidak tahu akan sampai kapan,” katanya dalam rakor virtual bersama anggota DPD RI asal DIY Cholid Mahmud, Rabu (10/6/2020).
Dikatakannya, sekitar 40 persen anggotanya sudah tutup. Sedangkan 37 persen bekerja dari rumah. Mereka terpaksa merumahkan karyawan ataupun melakukan PHK. Apalagi. perusahaan juga masih menanggung utang perbankan.
“Kita sudah upayakan mengajukan relaksasi ke perbankan, tetapi masih banyak yang dalam proses,” katanya.
Pengurus Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY, Hermantori mengatakan semenjak awal pandemi Covid-19, hotel dan restoran tetap buka. Belakangan kondisi mulai membaik dengan adanya isu new normal.
“Kita tetap buka, tetapi kalau tidak ada tamu bagaimana,” ujarnya.
Ketua Asmindo DIY, Indro Wardoyo mengaku usaha di bidang mebel dan furnitur telah berhenti. Selama ini mereka mengandalkan pasar luar negeri. Namun Covid-19 menjadikan usaha mereka berantakan, karena tidak ada pasar yang buka.
Ketika usaha nanti bangkit kembali, mereka akan mengawali dari nol. Pemerintah harus memberikan penguatan modal dan pelatihan bagi tenaga kerja.
“Kita perlu trading house untuk menjadi vendor dalam LKPP, karena kalau mau mengakses syaratnya sulit sekali,” ujarnya.
Anggota DPD, Cholid Mahmud mengatakan, akan membawa usulan pembentukan LKPP ke Pemda DIY dan Pusat. Selama ini akses ke sana sangat sulit diakses bagi UMKM.
Namun jika mereka bersatu diharapkan bisa menjadi daya tawar yang kuat dengan tetap menjaga kualitas produk. “Kita akan diskusikan ke pemda, untuk membawa pengusaha lokal masuk di LKPP,” katanya.
Editor : Kuntadi Kuntadi
Artikel Terkait