YOGYAKARTA, iNews,id - Potensi energi baru terbarukan (EBT) di DIY belum optimal. Padahal potensi energi seperti tenaga surya, tenaga angin, dan tenaga ombak di wilayah DIY sangat besar.
Anggota DPD GKR Hemas mengatakan berbagai upaya dan riset untuk memanfaatkan potensi EBT sudah dilakukan. Namun hingga saat ini pemanfaatnya seperti untuk memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat belum bisa optimal.
“Permasalahan terkait pengembangan EBT di Yogyakarta itu, antara lain penggunaan EBT yang sudah ada belum maksimal, karena biaya perawatan EBT relatif mahal,” kata GKR Hemas pada FGD tentang Pengawasan UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Kelistrikan yang diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Lapangan Kerja dalam acara reses bersama Anggota DPD dapil DIY di Gedung DPRD DIY Senin (1/3/2021).
Menurut Istri Raja Yogakarta ini, penelitian dan pengembangan teknologi EBT masih terbatas. Kampanye penggunaan energi terbarukan dan hemat listrik hendaknya dapat dimulai dari penggunaan energi listrik di gedung-gedung pemerintahan. “Dengan begitu pemerintah bisa memberi contoh dan menggugahkesadaran masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu anggota DPD Afnan Hadikusumo mengungkapkan, jika mengacu pada ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU No 30 Tahun 2009 terkait penyediaan tenaga listrik maka hendaknya pemerintah daerah menyediakan dan untuk kelompok masyarakat tak mampu.
DIY juga belum memiliki pembangkit sendiri untuk mensuplai kebutuhan listrik masyarakat. DIY masih mengandalkan pasokan listrik dari jaringan interkoneksi Jawa-MaduraBali ditambah dari PLTU/PLTGU Tambaklorok, PLTA Mrica, PLTU Cilacap, dan PLTP Dieng.
“Padahal DIY memiliki potensi EBT yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi primer seperti tenaga angin, tenaga air, gelombang laut dan tenaga surya,” kata Afnan.
Berdasarkan data pada RUPTL 2018-2027, DIY memiliki potensi panas bumi yang diperkirakan mencapai 10 MWe di lokasi Parangtritis dan Gunung Kidul. Selain itu juga terdapat potensi energi angin sebesar 50 MW di Wates dan di Bantul sebesar 70 MW.
“Apabila hal ini dimanfaatkan tentunya akan selaras dengan kebijakan ketenagalistrikan nasional,” katanya.
Editor : Ainun Najib
Artikel Terkait