KULONPROGO, iNews.id - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan, melihat pertarungan politik di negeri ini pada Pemilu 2019 yang digelar 17 April nanti akan berjalan ketat.
Partai politik (parpol) dan tim sukses akan berusaha keras dalam meraih suara dan dukungan dari masyarakat. Namun pemilu berintegritas tetap harus dikedepankan.
Menurutt Abhan, alasan pertama karena pemilu tahun ini kompleks dan dilakukan serentak. Hal ini baru pertama kali dilaksanakan pemilu legislatif dan pilpres dalam satu waktu.
Kedua, dalam pemilu nanti akan diikuti 16 parpol yang sudah lolos verifikasi. Sementara aturan terbaru, ambang batas suara (parliamentary threshold) naik dari 3,5 persen menjadi 4 persen. Akibatnya partai akan berlomba-lomba agar bisa mengirimkan wakilnya ke DPRdengan memenuhi ambang batas minimal.
Sedangkan dari hasil sejumlah lembaga survei, hanya akan ada 5 sampai 6 parpol yang diperkirakan akan lolos. "Mereka ini akan berkompetisi sangat ketat," tutur Abhan, dalam deklarasi Desa Anti-Politik Uang di Balai Desa Hargotirto, Kecamatan Kokap, Kulonprogo, Minggu (20/1/2019).
Sebagai penyelenggara pemilu, kata dia, KPU tetap akan berusaha agar pelaksanaan pemilu bisa berintegritas. Begitu juga Bawaslu akan melakukan upaya maksimal dalam melakukan pengawasan. Tidak bisa parpol dan tim sukses menghalalkan segala cara untuk memenangkan pesta demokrasi. "Politik uang adalah kejahatan luar biasa yang harus dihentikan," ucapnya.
Di sinilah, kata dia, peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk mewujudkan politik antiuang. Cara seperti ini juga akan menjadikan pertarungan dan kompetisi antarkontestan dan calon akan lebih fair. "Pembentukan ini (desa antipolitik uang) ini program nasional. Tidak sebatas seremonial namun juga aplikasi dalam pelaksanaan pemilu," katanya.
Wakil Bupati Kulonprogo Sutedjo mengatakan pemilu adalah sarana mewujudkan kedaulatan rakyat. Untuk mewujudkan pemilu yang bersih banyak sekali tantangannya mulai dari politik uang, ujaran kebencian, sampai menghasut. "Politik uang berbahaya untuk demokrasi, karena pemimpin yang dihasilkan kualitasnya rendah," tandasnya.
Editor : Kastolani Marzuki
Artikel Terkait