BANTUL, iNews.id - Pengamat Sosial Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Zully Qodir mengatakan, tawuran yang terjadi di Yogyakarta antara simpatisan PSHT dengan Brajamusti pada Minggu (4/6/2023) malam karena fanatisme antarpendukung. Dia memastikan kericuhan ini tidak ada korelasi dengan iklim politik menjelang pemilu 2024.
“Ekspresi fanatisme pendukung itu membuat gesekan,” kata Zuli Qodir, Senin (6/5/2023).
Menurutnya, kerusahan seperti ini harus diselesaikan dengan tuntas. Karena kalau tidak tuntas akan berbahaya bagi DIY apalagi mendekati tahun politik. Jika dibiarkan akan muncul penyelesaian dengan cara berbahaya seperti bentrokan fisik.
Aksi anarkis tersebut juga merugikan masyarakat yang secara sosial kini sudah mulai membaik. Jangan sampai fanatisme kelompok tertentu membuat hubungan masyarakat menjadi terganggu, apalagi ekses dari pemilu 2019 memang masih terasa.
Ketika sudah mengarah ke perusakan, pembunuhan dan mencelakakan orang lain, maka hukum harus ditegakkan. Jangan sampai penyelesaian dilakukan secara politik atau dengan kekeluargaan.
"Kalau kekeluargaan maka itu harus tulus jangan sampai hanya selesai sementara nanti bikin lagi. jika tidak nanti akan ribut lagi," ujarnya.
Kericuhan kemarin oleh sebagian orang dianggap sebagai upaya orang luar untuk mencoba membuat suasana di Yogyakarta menjadi gaduh atau testing on the water. Jika hal kecil diselesaikan dengan konflik kekerasan yang melibatkan warga masyarakat maka sangat berbahaya.
“Pemerintah harus berkolaborasi bekerja sama dengan semua elemen masyarakat termasuk aparat penegak hukum. Jika ada masalah kriminal maka harus diselesaikan secara hukum. Namun jika nonkriminal maka penyelesaiannya secara budaya,” katanya.
Ketua Forum Silaturahmi Ormas DIY, Waljito menyesalkan peristiwa kerusuhan tersebut. Fanatisme komunitas secara berlebihan tidak perlu dilakukan karena berakibat pada ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum.
"Semua komunitas maupun masyarakat harus ikut bertanggungjawab agar Jogja itu aman dan nyaman," katanya.
Waljito juga mendorong polisi segera menyelesaikan permasalahan yang terjadi terkait dengan pemicu kerusuhan tersebut. Sehingga penegakan hukum harus dilakukan tegas walaupun secara persuasif terhadap setiap tindakan kriminal yang terjadi.
Masyarakat komunitas baik PSHT, Brajamusti dan yang lain jangan mudah terpancing dengan provokasi. Polisi sudah berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan proses hukumnya.
“Jangan sampai PSHT ataupun Brajamusti percaya terhadap berita hoaks yang membuat Jogja semakin panas. Semua harus memiliki tanggungjawab yang sama terhadap situasi Jogja agar kondusif," ujarnya.
Editor : Kuntadi Kuntadi
Artikel Terkait