YOGYAKARTA, iNews.id – Civitas Akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menyampaikan keprihatinannya dengan krisis kebangsaan jelang Pemilu 2024. Mereka menyerukan pesan Sunan Kalijaga kepada aparatur negara untuk tidak menyelewengkan kekuasaan.
Pesan itu berbunyi "Aja ketungkul marang kalungguhan, kadonyan kan kemareman”. Artinya, jangan terlena dengan jabatan dan hal-hal yang bersifat duniawi.
Koordinator Civitas Akademika UIN Sunan Kalijaga, Achmad Uzair mengatakan, menjelang Pemilu 2024 yang digelar 14 Februari, banyak perilaku aparatur negara yang menunjukkan sikap bertentangan dengan cita-cita ideal demokrasi, nilai-nilai luhur Pancasila, dan norma agama. Padahal, aparatur negara ini seharusnya bersikap netral untuk memastikan pemilu berjalan secara jujur dan adil.
"Tetapi justru banyak yang kita lihat ada kecenderungan penggunaan instrumen kekuasaan demi kepentingan politik sesaat, kawan dekat, dan kekerabatan," kata Achmad, di Laboratorium Agama Masjid Sunan Kalijaga Yogyakarta, Senin (5/2/2024).
Dia mengatakan, pemilu saat ini justru mengalami degradasi sebagai ruang transaksional yang intimidatif. Kecenderungan ini, kata Achmad, bukan saja mereduksi insitusi demokrasi sebatas legalprosedural tanpa substansi.
Padahal, pemilu sejatinya menjadi ruang transisi kepemimpinan yang deliberatif. Pemilu justru turut berpotensi melemahkan kepercayaan masyarakat pada negara dan membahayakan integrasi sosial.
"Kita sedang mengalami krisis kebangsaan, demokrasi ada tapi cenderung direduksi menjadi legal procedural," ujarnya.
Padahal kalau ingin demokrasi yang genuine, maka harus demokrasi yang betul-betul menyuarakan hati nurani ada dialog dan sebagainya. Tetapi yang terjadi belakangan ini ada indikasi bahwa demokrasi yang dijaga sekarang sebatas direduksi menjadi prosedural legal, dan itu akan sangat membahayakan.
Oleh karenanya, UIN mengingatkan semua pihak untuk bersama-sama menguatkan pakta integritas, menjunjung tinggi spirit konstitusi dan praktik politik yang menguatkan nilai-nilai demokrasi. Menjaga kepercayaan publik pada lembaga negara, sistem politik dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan.
Jaga Netralitas
Dia juga mendesak Presiden Jokowi sebagai kepala negara untuk menjadi teladan etik bagi semua aparat di bawahnya dalam menjaga netralitas dan menjamin proses politik yang sedang berlangsung secara demokratis, tanpa kekerasan (kekerasan fisik maupun psikis), mewujudkan pemilu yang luber (langsung, umum, bebas, rahasia), jujur, dan adil.
"Kami mendukung lembaga-lembaga penyelenggara pemilu untuk bekerja secara profesional dan imparsial, demi menjaga kepercayaan publik pada institusi demokrasi," kata Achmad.
UIN juga menyerukan kepada para kontestan pemilu mulai dari capres-cawapres, calon anggota DPD, DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk memberi contoh perilaku dan budaya politik yang bersih dan bijak. Mereka juga mendorong terselenggaranya pemilu yang bermartabat, bebas politik uang, menghormati perbedaan pilihan politik, dan menjaga kerukunan serta perdamaian di tengah masyarakat.
Editor : Kastolani Marzuki
Artikel Terkait