SLEMAN, iNews.id – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menanggapi penolakan Ustaz Abdul Somad (UAS) saat akan mengisi kuliah umum di Masjid Kampus UGM dan polemik Muslim United yang akan menggelar kegiatan di Masjid Gedhe Kauman. Dia menilai perlu ada regulasi dan etika demokrasi dalam menyikapi kegiatan bertema agama sehingga hal seperti ini tidak terjadi lagi di kemudian hari.
Haedar mengatakan, kehidupan berpolitik nasional dan keagamaan sangat dinamis. Dalam perjalanannya kerap memunculkan perbedaan pikiran yang bisa memicu permasalahan. Di situlah dia menilai perlu regulasi khusus.
“Kejadian ini harus menjadi hikmah dalam konteks konsolidasi demokrasi. Demokrasi perlu ada transparansi dan juga etika publik,” ujar Haedar, Kamis (10/10/2019).
Menurutnya, perlu adanya regulasi dalam kehidupan kebangsaan, termasuk dalam lingkungan kampus dan masjid. Di mana regulasi itu bersifat objektif dan menjadi rambu-rambu yang harus ditaati.
“Jadi semua orang sudah tahu mana yang boleh dan tidak. Orang bisa ceramah atau tidak di dalam kampus atau masjid berdasar pada regulasi yang sudah ada dan diketahui banyak orang,” katanya.
Selain itu perlu adanya etika berdemokrasi dalam berbangsa dan bernegara. Baik tokoh agama, elite politik, maupun sosial, perlu memiliki platform pemikiran kebangsaan keagamaan.
"Karena jika tidak, ketika di antara tokoh elite baik agama, sosial, kemasyarakatan dan politik melewati batas-batas kepentingan publik, maka itu biasanya bisa jadi masalah,” tuturnya.
Editor : Donald Karouw
Artikel Terkait