Terpidana Korupsi Haryadi Suyuti Ternyata Abdi Dalem Berpangkat Bupati Sepuh, Sikap Keraton Dipertanyakan

YOGYAKARTA, iNews.id- Mantan Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti telah diputus bersalah dan dijatuhi hukuman selama 7 tahun penjara dalam kasus suap perizinan apartemen. Selain pernah menjabat Wali Kota Jogja, Haryadi Suyuti ternyata juga seorang abdi dalem Keraton Yogyakarta berpangkat Bupati Sepuh.

Haryadi Suyuti menjadi abdi dalem dengan pangkat Bupati Sepuh dan mendapatkan gelar dari Keraton Yogyakarta Kanjeng Mas Tumenggung (KMT) H Kusumadipura. Pihak Keraton Yogyakarta mengukuhkannya pada 2014 yang lalu. 

Oleh karena itu, Selasa (14/3/2023) siang, Jaringan Anti Korupsi (JAK) Yogyakarta melayangkan surat kepada Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat Sri Sultan Hamengku Buwono X terkait abdi dalem Keraton Ngayogyakarta yang terlibat kasus korupsi tersebut. 

Perwakilan JAK Yogyakarta Tri Wahyu KH mengatakan, kedatangan mereka ke kediaman Raja Jogja tersebut menanyakan sikap Keraton Ngayogyakarta atas kasus oleh abdi dalem yang berpangkat Bupati Sepuh tersebut.

"Pada 2014 Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti mendapatkan kenaikan pangkat dari Bupati Anom menjadi Bupati Sepuh. Jadi merupakan abdi dalem yang juga memiliki pangkat," ujar Wahyu setelah mengirimkan surat JAK.

Wahyu menandaskan hingga kini belum ada pernyataan resmi dari institusi Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat terkait Bupati Sepuh Kanjeng Mas Tumenggung H Kusumadipura yang telah menjadi terpidana divonis 7 tahun penjara.

Padahal jelas jika Haryadi Suyuti telah melakukan kejahatan dan mencoreng nama abdi dalem. Merujuk amanah Sultan HB IX bahwa Tahta untuk Rakyat tentu tindakan korupsi yang dilakukan Abdi Dalem tersebut nyata-nyata melanggar amanah. "Haryadi telah melanggar amanah karena malah menciptakan tahta untuk korupsi," tegas Wahyu.

Sementara itu  aktivis lainnya, Elanto menambahkan korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab di birokrasi pemerintahan tetapi juga ada tanggung jawab kultural atau budaya yang harus memiliki komitmen antikorupsi. "Makanya kami dari JAK mengirimkan surat ke Raja Jogja HB X,"kata dia.

Surat tersebut adalah permohonan Sri Sultan HB X agar memiliki komitmen antikorupsi tidak hanya level birokrasi tetapi juga level kultutal atau kebudayaan. Sehingga keraton juga memiliki wibawa.

Editor : Ainun Najib

Baca Artikel Lainnya di Sini