BANTUL, iNews.id- Puluhan atlet difabel dibawah binaan National Paralympic Committee (NPC) Bantul mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul, Kamis (16/3/2023). Mereka menuntut adanya kesetaraan hak dalam pemberian bonus agar disamakan seperti atlet non difabel.
Dalam aksinya, mereka turut membawa dan membentangkan sejumlah poster bertuliskan keluh kesah mereka. Selama ini mereka merasa mendapatkan perlakuan diskriminasi meski sama-sama berstatus sebagai atlet yang telah memberikan sumbangsih untuk Kabupaten Bantul.
"Membawa nama baik Bantul, tetapi malah di anak tirukan," tulis salah satu poster.
"Dadi juara malah ngenes," dalam tulisan poster lainnya.
Koordinator Aksi, Asep Kurniawan mengatakan sebanyak 62 atlet sebenarnya telah menerima bonus dari kejuaraan Pekan Paralimpik Daerah (Peparda) III DIY 2022 dan Asian Para Game (APG) XI 2022 di Solo dengan rincian nominal Rp6 juta untuk medali emas, Rp3,5 juta untuk medali perak, Rp1,5 juta untuk perunggu, serta Rp500.000 untuk atlet Peparda yang tidak meraih medali. Selain itu juga terdapat lima atlet yang mendapatkan bonus untuk ajang APG.
Mereka turut menyampiakan terimakasih untuk bonus tersebut. Namun mereka merasa didiskriminasi karena ada perbedaan pemberian bonus untuk atlet non difabel yang berlaga dalam Ajang Pekan Olahraga Daerah (Porda) 2022. Dimana untuk para atlet Porda memperoleh bonus yang lebih tinggi. Pada ajang Porda DIY 2022 (atlet non difabel), Pemkab Bantul memberikan bonus sebesar Rp15 juta untuk peraih medali emas, Rp7,5 juta untuk medali perak, dan Rp2,5 juta untuk medali perunggu.
Padahal, Asep menyebut pada Peparda III DIY 2022 yang lalu, NPC Bantul kembali merebut juara umum untuk ketiga kalinya secara berturut-turut. Dalam sepanjang sejarah Peparda, NPC Bantul belum terkalahkan. NPC Bantul telah memberikan nama baik kepada Kabupaten Bantul.
"Namun, dalam apresiasi Pemerintah Kabupaten Bantul belum tercermin kesetaraan yang diberikan kepada atlet difabel. Hal ini terlihat dari diskriminasi dan pembedaan dalam hal pemberian bonus," katanya, disela-sela aksi.
Padahal, kata dia, daerah lain bonus atlet difabel dan non difabel sudah disetarakan. Asep mencontohkan untuk peraih emas atlet difabel dalam ajang Peparda 2022 dari Kulonprogo mendapat bonus Rp15 juta untuk peraih medali emas, Sleman Rp16 juta, Jogja Rp16 juta, dan Gunungkidul Rp12,5 juta. Hanya Bantul yang paling kecil bonusnya dibanding daerah lain. "Karena itu, NPC Bantul menuntut kesetaraan hak atlet difabel Bantul," ujarnya.
Ketua NPC Bantul, Yulianto menambahkan, Bantul sudah mencanangkan sebagai kabupaten yang ramah difabel Hal ini tertuang di dalam visi-misi Pemkab Bantul, tetapi ternyata itu hanya sebatas slogan, belum benar-benar menjadi misi yang diimplementasikan dalam tata kelola Bantul. Bantul juga sudah memiliki regulasi tentang difabel, yakni Perda Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemenuhan Hak-Hak Difabel.
Dalam perda tersebut dijelaskan bahwa difabel memiliki hak yang sama sebagai warga masyarakat, yang haknya tidak hanya dilindungi oleh Perda, tetapi oleh regulasi lain di atasnya, yakni UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
"Kami menuntut hak untuk disetarakan dengan atlet non difabel. Kami sudah berjuang semaksimal mungkin untuk Kabupaten Bantul, dan hasilnya sudah nyata. Kami juara umum untuk yang ketiga kalinya. Tapi mengapa Pemerintah Kabupaten Bantul masih membedakan kami dengan atlet non difabel," ujarnya.
Menurutnya, misi Pemkab Bantul yang ramah difabel dan Perda tentang Pemenuhan Hak Difabel harusnya tidak hanya sebatas di atas kertas, tapi harus diimplementasikan. Pihaknya tidak akan berhenti untuk terus memperjuangkan kesetaraan hak difabel.
Ketua DPRD Bantul, Hanung Raharjo mengatakan, selama ini pihaknya baru mengetahui jika ada perbedaan pemberian bonus kepada atlet difabel dan non difabel. Dia menyebut DPRD Bantul berjuang semaksimal mungkin agar para atlet Peparda mendapatkan hak yang sama dengan atlet Porda.
"Kami akan usahakan di perubahan anggaran. Karena APBD 2023 ini sudah berjalan, jadi akan kami usulkan dalam perubahan anggaran. Bulan April kami mulai pembasahan, mungkin Agustus sampai Oktober baru bisa disahkan. Kita akan perjuangkan semaksimal mungkin, karena teman-teman atlet ini masuk dalam prioritas," katanya seusai menerima audiensi di gedung DPRD Bantul.
Pihaknya juga akan mempertanyakan kepada OPD terkait, dalam hal ini Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Bantul terkait adanya perbedaan pemberian bonus tersebut.
Editor : Ainun Najib
Artikel Terkait