SLEMAN, iNews.id - Wakil Menteri BUMN Pahala Mansury menyebut ketahanan pangan menjadi isu strategis yang dihadapi bangsa Indonesia. Pemerintah terus berupaya menjaga kedaulatan pangan melalui berbagai kebijakan.
Menurutnya, ketahanan pangan menjadi isu strategis karena ada berbagai permasalahan. Salah satunya populasi penduduk dunia yang terus bertambah. Sementara tidak semua negara memiliki sumber daya yang cukup.
“Tahun 2050 diperkirakan butuh tambahan 70 persen produksi dibandingkan sekarang, sehingga lahan dan sumber daya akan semakin diperebutkan,” katanya saat membuka Program Global Future Fellows (GFF) yang diselenggarakan Yayasan Nirlaba Pijar Foundation, Senin (22/5/2023).
Selain itu, perubahan iklim terbukti memengaruhi produktivitas pangan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Perubahan iklim masih akan terjadi sampai beberapa tahun lagi.
“Keadaan geopolitik yang tidak menguntungkan juga memengaruhi bagaimana memenuhi kebutuhan pangan,” katanya.
Saat ini tantangan bangsa Indonesua adalah pengurangan impor bahan pangan. Setiap tahunnya Indonesia mengimpor 1,5 juta ekor sapi, 3,8 juta ton gula konsumtif dan industri hingga 4 juta ton pupuk.
Untuk mengatasi ketergantungan luar negeri, dibutuhkan kerja sama dari berbagai pihak di bidang kebijakan, ekosistem, dan dan komunitas.
“BUMN hanya satu dari sekian pemain dan kami tidak bisa jalan sendirian. Kementerian BUMN melihat bagaimana kami bisa menghasilkan laba da sekaligus berperan merealisasikan ketahanan pangan. Di sinilah social dan economic value BUMN ditantang,” ujar Pahala.
Menurutnya, BUMN juga terus melakukan perubahan institusi dan bermitra dengan swasta unuk meningkatkan kinerja. Mereka juga melakukan investasi, modernisasi, hingga ekstensifikasi dan intensifikasi penggunaan teknologi.
“BUMN juga meluncurkan inisiatif Food Funds dengan MDI Ventures untuk mencari bakat perusahaan yang bisa membantu melakukan reformasi teknologi,” ujarnya.
Program Global Future Fellows (GFF) tahun ini fokus ketahanan pangan Indonesia. Sebanyak 36 profesional dari sektor publik, privat dan komunitas masyarakat dari 21 kabupaten/kota berkumpul di Yogyakarta untuk memperdalam, diskusi, serta eksplorasi kerjasama multi-sektor demi mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia.
“Isu ketahanan pangan menjadi tema yang kami angkat karena menjadi prioritas pemerintah mengingat besarnya populasi Indonesia dan parahnya efek pemanasan global bagi produksi pangan,” kata Direktur Kebijakan Publik Pijar Foundation Cazadira F Tamzil.
Editor : Kuntadi Kuntadi
Artikel Terkait