SLEMAN, iNews.id – Warga Dukuh Depok, Desa Ambarketawang, Kecamatan Gamping, Sleman mengancam tidak akan menggunakan hak pilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) atau Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang. Ancaman golput tersebut terkait dengan konflik pengisian kepala dukuh yang tidak kunjung tuntas sejak delapan bulan silam.
Ketua Forum Peduli Depok Adi Triyanto menerangkan, sebenarnya warga tidak menolak mengikuti pemilu. Mereka hanya tidak ingin bertemu atau didatangi petugas panitia pendaftar dan pemilih (pantarlih) dalam proses pencocokan dan penelitian (Coklit).
"Kami tidak menolak pemilu, tetapi warga tidak mau didata oleh petugas pantarlih dalam coklit," kata Adi di Sleman, Jumat (27/4/2018).
Menurutnya, hampir 90 persen warga Depok tidak mau didata. Mereka kecewa dengan proses pengisian kepala dukuh menggunakan model tes yang hasilnya dinilai melanggar aturan. Warga kian kesal mengingat tidak ada respons cepat dari Pemerintah Kabupaten Sleman terkait masalah tersebut.
Sedari awal warga tidak mendukung kepala dukuh terpilih hasil seleksi dilantik. Namun aspirasi warga tidak didengar pemerintah desa yang tetap melaksanakan pelantikan. Dampaknya, enam kepengurusan rukun tangga (RT) dan dua rukun warga (RW) mundur dari posisinya pascapelantikan kepala dukuh.
Adi menilai, kepala dukuh yang baru diragukan dalam menjalankan roda kepemimpinan dengan baik. Terbukti, kata dia, sejak dilantik tidak mampu membentuk kepengurusan RT dan RW. Begitu juga dengan lembaga lain seperti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).
"Dana desa tidak ada yang masuk ke Depok karena tidak ada musyawarah pembangunan," ucapnya.
Penolakan warga ditunjukan dengan aksi demo di kantor desa sebanyak lima kali dengan tuntutan agar kepala dukuh Depok dicopot dari jabatannya. Namun sampai saat ini tidak ada tindak lanjut dari pemerintah terkait.
"Kalau tuntutan itu tidak dipenuhi, warga menolak dicoklit. Padahal ada sekitar 750-an warga yang memiliki hak pilih," katanya.
Kepala Dukuh Depok Haris Zulkarnaen menanggapi penolakan warga untuk dicoklit. Menurutnya, penolakan tersbeut tidak murni berasal dari warga tetapi telah dikondisikan oleh oknumyang tidak bertanggung jawab.
"Yang menempel kertas penolakan coklit bukan yang punya rumah," kata Haris.
Namun, kata dia, ancaman golput dan tidak bersedia untuk dicoklit sesungguhnya tidak ada hubungan dengan tugasnya sebagai kepala dukuh. Menurutnya, menggunakan atau tidak hak suara pada pemilu dan pilpres di luar kewenangannya. "Saya siap mengemban amanah menjadi dukuh. Warga yang menolak harusnya dengan aturan bukan demo," ujarnya.
Dia pun tidak dapat menerima tudingan warga yang menyatakan dirinya tidak bisa bersosialisasi. Sejak dilantik, kata dia, sejumlah usaha telah dilakukan agar tercipta komunikasi yang baik dengan warga. Akan tetapi warga yang telah terkontaminasi oleh oknum tetap menolak. Diketahui, di Depok hampir semua rumah ditempelkan kertas bertuliskan penolakan kepada petugas pantarlih yang data untuk coklit.
Editor : Achmad Syukron Fadillah
Artikel Terkait