KULONPROGO, iNews.id – Kejaksaan Negeri Kulonprogo bertekad menjadikan wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBK) pada tahun 2022. Mereka akan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) agar terhindari dari masalah korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
“Kami komitmen untuk mewujudkan zona integritas wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) yang dibuktikan dengan penandatangan komitmen dari seluruh jaksa dan pegawai,” kata Kepala Kejari Kulonprogo, Kristanti Yuni Purnawanti, Senin (24/1/2022).
Untuk mewujudkannya, ada enam yang menjadi pritoritas yang akan dilakukan Kejaksaan Negeri Kulonprogo. Mulai dari manajemen perubahan, kekuatan penatalaksanaan, penguatan manajemen sumber daya manusia (SDM), peningkatan akuntabilitas kinerja, pengawasan dan pelayanan publik.
Untuk mewujudkannya target ini, mereka telah menempatkan SDM dan penataan SDM sesuai dengan SK penugasan dan keahliannya. Mereka juga akan mengirimkan beberapa pegawai untuk mengikuti pelatihan penyidikan baik seminar atau workshop yang dilakukan oleh instansi lain.
“Untuk pengawasan kami menerapkan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) dan whistle blowing system atau pengaduan masyarakat,” ujarnya.
Kajari memastikan semua pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilakukan secara profesional. Mereka memastikan tidak akan ada praktik KKN di dalamnya.
“Kalau sampai ada pegawai yang terbukti melakukan suap akan diproses sesuai aturan. Bahkan sangat mungkin diberhentikan dari jabatannya,” katanya.
Agen Perubahan Kejari Kulonprogo, Awan Prasetyo Luhur, menambahkan untuk mewujudkan WBK dan WBBM, agen perubahan bertugas menjadi role model atau percontohan bagi pegawai Kejari lainnya.
“Agen ini akan menjadi role model mulai dari tutur kata, penerapan tugas dan kewenangannya. Sementara, duta pelayanan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dan stakeholder di Kejari Kulonprogo," ujarnya.
Editor : Kuntadi Kuntadi
Artikel Terkait