1.000 Mahasiswa UGM akan KKN di Kawasan Transmigrasi

SLEMAN, iNews.id - Sebanyak 1.000 mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) akan melaksanakan program KKN-PPM di kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Mahasiswa akan didorong untuk meningkatkan nilai ekonomi transmigran. 

“Pada KKN PPM UGM periode kedua tahun ini akan diterjunkan 1.000 mahasiswa di kawasan transmigran,” kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Halim Iskandar, usai membuka Rakornas Transmigrasi Tahun 2023  dan Pembekalan Mahasiswa KKN-PPM UGM bertajuk Transmigrasi Modern untuk Indonesia Sejahtera, di Grha Sabha Pramana UGM, Selasa (16/5/2023). 

Baca Juga

Awas, Gelombang Tinggi Ancam Pesisir Selatan DIY

Para mahasiswa ini akan disebar di seluruh wilayah di Indonesia. Harapannya mereka mampu mendampingi transmigran untuk meningkatkan nilai ekonomi. Para mahasiswa bisa menerapkan pengetahuan dan teknologi yang diperoleh di kampus untuk diimplementasikan di kawasan transmigrasi.  

“Mahasiswa bisa mengimplementasikan pengetahuan dari perkuliahan dengan target utama peningkatan ekonomi dan peningkatan SDM yang menjadi fokus dalam pelaksanaan KKN tematik,” katanya. 

Baca Juga

Pakar UGM Buka Suara soal Kasus HIV dan Sifilis yang Meningkat di Indonesia

Rakornas transmigrasi tahun 2023, kata Halim, menjadi momentum dalam penyusunan RPJM dan RPJP Nasional bidang ketransmigrasian. Saat ini daftar tunggu calon transmigran dari Jawa dan Bali mencapai 5.000 kepala keluarga (KK).

Mereka belum bisa dikirimkan karena ada perbaikan desain program trasmigrasi. Transmigrasi bukan semata-mata memindahkan penduduk, namun perlu perubahan undang-undang kepemilikan lahan secara komunal, sehingga transmigran tidak bisa lagi melepaskan lahan tersebut ke orang lain.  

Baca Juga

Peringati Dies Natalis ke-60, Perikanan UGM Tebar 6.000 Benih Ikan di Sleman dan Jogja

“Lahan tidak mungkin dijual atau dilepaskan sehingga eksistensi kawasan transmigrasi tetap bertahan. Dulu lahan diberikan dua hektar tapi dimungkinkan bisa tiga hektar namun bersifat komunal,” ujarnya.

Guru Besar Fakultas Geografi UGM sekaligus Anggota Tim Ahli penyusunan naskah akademik perubahan UU bidang ketransmigrasian, Prof Suratman mengatakan, kepemilikan lahan komunal di wilayah transmigran dalam rangka meningkatkan sumber daya lokal dan peningkatan kualitas SDM warga transmigran. 

“Kami ingin menginisiasi adanya kawasan transmigrasi modern untuk melahirkan pelaku ekonomi kreatif dengan adanya komunitas usaha lokal, penguatan pasar lokal dengan jejaring yang lebih luas,” katanya.

Asisten Setda DIY Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Yuna Pancawati mengatakan, program transmigrasi dapat memperteguh semangat kebangsaan dan meningkatkan perekonomian warga transmigrasi. Bagi daerah asal bisa untuk mengurangi dampak tekanan kependudukan, membuka peluang berusaha dan kesempatan kerja. 

“Bagi daerah tujuan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi pesat, meningkatkan daya saing daerah guna meningkatkan daya saing nasional,” katanya.

Editor: Kuntadi Kuntadi