1.000 Peserta BPJS Kesehatan di Gunungkidul Dinonaktifkan Kemensos

GUNUNGKIDUL, iNews.id - Sebanyak 1.000 kartu peserta bantuan iuran BPJS Kesehatan di Gunungkidul dinonaktifkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Kartu tersebut tak bisa lagi digunakan untuk berobat  karena sudab diblokir pemerintah.

"Penonaktifan peserta bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan sekaligus menindaklanjuti hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," ujar Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos-PPPA) Gunungkidul Asti Wijayanti di Gunungkidul, Rabu (10/5/2023)

Baca Juga

Polda DIY Sebut Tren Penipuan Online Meningkat, Korban Terbanyak dari Kalangan Menengah ke Atas

Asti Wijayanti mengatakan kartu tersebut tidak bisa lagi dipakai untuk berobat di fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) karena telah diblokir oleh pemerintah.

Dia menyebut jumlah masyarakat kurang mampu yang mendapat PBI BPJS dari pemerintah pusat sebanyak 30.750 peserta. Namun dalam perkembangannya sekitar 1000-an di antaranya dinonaktifkan dari kepesertaan PBI BPJS Kesehatan.

Baca Juga

Siap Bekerja, Ratusan Lulusan SMK Kesehatan di DIY Diambil Sumpah

Pemeriksaan audit BPK RI terhadap BPJS Kesehatan dilakukan untuk menilai kepatuhan atas pengelolaan kepesertaan, pendapatan iuran, dan beban jaminan kesehatan dana jaminan sosial. 

"Di antara hasil temuannya, pemegang kartu meninggal dunia, pindah domisili dan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda. Kami dari Dinsos juga melakukan verifikasi dan validasi (vervak) terkait kepesertaan PBI BPJS Kesehatan," ujarnya.

Baca Juga

Puluhan Pelajar MIS Ma'arif Giriloyo II Bantul Diduga Keracunan Makanan

Kartu PBI BPJS Kesehatan bisa diaktifkan kembali namun harus ada beberapa prosedur ditaati. Yakni pemegang kartu masih memenuhi persyaratan, proses aktivasi dapat dilakukan di kantor Dinsos setempat atau warga dapat mendatangi ke kantor Mall Pelayanan Publik (MPP) di komplek Terminal Dhaksinarga Wonosari. "Cukup membawa KTP, kartu keluarga (KK) dan dokumen Kartu Indonesia Sehat (KIS)," ujarnya.

Dia menyebut dalam proses verval ditemukan ketidaksesuaian data. Misalnya, muncul kasus penonaktifan PBI BPJS Kesehatan sepihak. Oleh sebab itu pihaknya meminta kepada masyarakat untuk melakukan pengecekan kepesertaan PBI BPJS Kesehatan masing-masing.

"Kami pernah menangani kasus data meninggal dunia namun setelah dilakukan pengecekan ternyata terdapat kesalahan. Kami proses dan bisa kembali diaktifkan," ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Gunungkidul Heri Nugroho menyebutkan kebijakan penonaktifan peserta BPJS Kesehatan yang dibiayai APBN harus disikapi dengan bijak. 

Dari sisi pendataan, pemkab harus memastikan terkait dengan kebijakan tersebut. Kami telah melakukan antisipasi karena kebijakan ini akan berpengaruh terhadap jaminan kesehatan bagi warga Gunungkidul," tuturnya. 

Editor: Ainun Najib