6.390 Keluarga di Gunungkidul Masuk Kategori Kemiskinan Ekstrem

GUNUNGKIDUL, iNews.id - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Gunungkidul menyebut ada 6.390 keluarga dengan tingkat kemiskinan ekstrem. Tingkat pendapatan mereka kurang dari Rp11.941 per hari atau Rp358.233 per orang setiap bulan.

Kepala Bidang Pemerintahan Sosial dan Budaya, Bappeda Gunungkidul, Ajie Saksono mengatakan, kemiskinan ekstrem merupakan istilah yang baru karena muncul di tahun 2022 ini. Berdasarkan data terbaru yang dikeluarkan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di 2022, angka kemiskinan ekstrem di Gunungkidul sebanyak 6.390 keluarga.

Baca Juga

Gabungkan Akademisi dan Praktisi, Ini 5 Wakil Rektor Baru UGM

"Gunungkidul menjadi salah satu prioritas untuk pengentasan masalah kemiskinan ekstrem. Berdasarkan data dari TNP2K, masih ada 6.390 KK yang masuk kategori ini," kata Ajie Saksono.

Menurut dia, kemiskinan ekstrem ini pendataannya mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial. Untuk penetapan mengacu pada pendapatan yang diperoleh masing-masing keluarga.

Baca Juga

UMY Tasyarufkan Dana Zakat Institusi Senilai Rp1,25 Miliar

"DIY hanya Kota Yogyakarta yang tidak ada keluarga miskin ekstrem. Sedangkan Bantul, Kulonprogo dan Sleman masuk sasaran,” katanya.

Persebaran kemiskinan ekstrem di Gunungkidul menyebar merata di 18 kecamatan/kapanewon. Namun untuk sasaran program difokuskan di Kapanewon Saptosari, Playen, Gedangsari, Nglipar, Ponjong, Tepus dan Karangmojo.

Baca Juga

Puncak Hari Bakti TNI AU Ke-75, KSAU: Momentum Mengabdi dan Berbagi Lewat Kegiatan Sosial

Dari 6.390 KK dengan kemiskinan ekstrem, sebagian besar mendapatkan bantuan dari pemerintah. Rinciannya ada 5.600 keluarga yang mendapatkan bantuan dari Program Sembako. Selain itu, ada juga yang mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 5.470 keluarga.

“Memang belum semuanya, makanya kami menunggu instruksi dari pemerintah pusat guna mencapai target nol keluarga miskin ekstrem di 2024,” katanya.

Di Gunungkidul, belum ada program khusus untuk penanganan kemiskinan ekstrem. Dinas masih menunggu petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari pemerintah pusat terkait penanganan kemiskinan ini. 

Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD Gunungkidul Ery Agustin berharap pemkab serius dalam upaya pengentasan kemiskinan. Pemerintah harus menyiapkan datayang valid dan bisa dipertanggungjawabkan.

“Tujuannya agar program bisa tepat sasaran, jadi keakuratan data harus diperhatikan,” katanya.

Editor: Kuntadi Kuntadi