Ada Isu Pungli Penyaluran Bansos, Bupati Kebumen Stop Dana Operasional TKSK

KEBUMEN, iNews.id – Pemerintah kabupaten (Pemkab) Kebumen menghentikan dana operasional bagi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) di masyarakat. Langkah ini diambil setelah ada isu pungutan liar (pungli) dalam penyaluran bantuan ini. 

Salah satu pungli yang santer terdengar bupati terkait dengan pungutan liar dalam program Bansos Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sembako yang disalurkan melalui e-warung. Banyak oknum yang mencari keuntungan dari setiap jenis sembako yang disalurkan.   

Baca Juga

Perkuat Imunitas Masyarakat, BINDA DIY Lanjutkan Vaksinasi Booster di Kulonprogo

“Infonya ada oknum yang mengambil keuntungan dari Program Bansos BPNT melalui para suplayer, per kilo beras Rp500. Nah ini kemudian diberikan kepada pihak-pihak tertentu," ujar Bupati usai pelantikan pengurus Ikatan Pelajar Muhammadiyah di Kantor Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM) Kebumen, Sabtu (19/2/2022).

Bupati mengatakan, program Bansos BPNT ini pengawasannya ada pada TKSK. Pungli di suplayer sebesar Rp500 untuk per kilo beras yang diambil dari semua Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Atas kondisi ini bantuan operasional Rp1 juta per bulan untuk TKSK terpaksa dihentikan.   

Baca Juga

Banyak Pasangan Pengantin Pilih Tanggal Cantik 20022022 untuk Menikah, Begini Faktanya

“Dulu sempat ada (bantuan). Sekarang bantuan operasional sudah tidak ada lagi," kata Bupati.

Jumlah TKSK di Kebumen ada 26 yang tersebar di 26 kecamatan. Jika bantuan oprasional diberikan Rp1 juta, maka dalam satu bulan Pemda mengeluarkan uang Rp26 juta atau Rp312 juta selama satu tahun. 

Baca Juga

Airlangga Duet dengan Luhut di Pilpres? Golkar DIY Sebut Hanya Lucu-lucuan Pengamat

“Toh mereka semua juga sudah dapat gaji dari Kemensos," kata Bupati.

Selain pendamping program Bansos BPNT, petugas TKSK juga diberi tanggungjawab mengawasi dan mendampingi Program Bansos Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) atau bedah rumah untuk masyarakat miskin.  Bupati mendengar informasi dari masyarakat bantuan RTLH turut dipotong sebesar Rp30 persen. Kasusnya pun tengah berlanjut di Kepolisian.

"Ini sangat miris. Masyarakat akhirnya ada yang harus jual sapi, kambing untuk menutupi kekurangan bangunan rumah yang harus direnovasi,” katanya.

Sebelumnya pada saat rapat koordinasi dengan Pendamping PKH di Pendopo Kabumian pada Kamis (17/2/2022), Bupati meminta informasi adanya beberapa kecurangan yang terjadi dalam program Bansos Sembako BPNT. Meski tidak diberi kewenangan pengawasan, namun pendamping PKH ada yang mengetahui beberapa kecurangan.

Misalnya adanya dugaan Pungli di e-warung yang disebut mengalir ke Forkompincam Kecamatan Alian, dan juga banyaknya temuan sembako yang yang tidak layak, beras berkutu, sayur busuk, dan juga buah busuk. Sasaran program bantuan PKH juga tidak tepat sasaran. 

Editor: Kuntadi Kuntadi