Akademisi UGM: Maklumat Kapolri Berlebihan, Pembubaran FPI Harus Humanis

SLEMAN, iNews.id – Pengamat Sosial UGM, Hempri Suryatno menilai keputusan Kapolri Jenderal Idham Azis mengeluarkan maklumat yang salah satunya melarang masyarakat mengakses konten website dan medsos FPI dinilai berlebihan. Aturan itu harus disosialisasikan dan diedukasi kepada masyarakat.  

“Saya hanya khawatir justru bisa kontraproduktif bagi pemerintah sendiri,” kata Hempri, Jumat (1/1/2021).

Baca Juga

Dekan Fakultas Hukum UMY: Maklumat Kapolri Larang Masyarakat Akses Konten FPI Tak Berdasar Hukum

Kapolri Jenderal Idham Azis telah menerbitkan maklumat mengenai larangan penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam (FPI). Hal itu berdasarkan keputusan bersama Menteri Dalam Negeri hingga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. 
 
Ada lima isi maklumat itu. Satu diantarnya berisi masyarakat tidak mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI baik melalui website maupun media sosial. Apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ataupun diskresi Kepolisian.

“Harusnya aturan itu terlebih didahulu disosialisasi dan edukasi kepada masyarakat,” katanya.  
 
Menurut Hempri, yang lebih penting dilakukan yakni dengan mengedepankan pendekatan yang lebih humanis dan kehati-hatian. Termasuk yang diamati bukan hanya FPI, tetapi organisasi atau gerakan lain yang ingin mengganti Pancasila juga harus diawali dan dibubarkan. 
 
“Jangan sampai nantinya ada  pihak  yang kontra justru menguatkan dan menganggap pemerintah cenderung bersikap otoriter,” papar Dosen Departeman Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan (PSDK) Fisipol UGM itu.

Baca Juga

Kasus Covid-19 Tambah 282 Kasus, Pemda DIY Maksimalkan RS Rujukan

Hempri menambahkan untuk  pembubaran FPI sendiri sudah tepat, namun dalam mengawal pembubaran prinsip humanisme tetap harus dikedepankan.
 
“Pertarungan wacana dalam soal FPI ini kan masih terus berlangsung sehingga jangan sampai ada salah langkah yg diambil oleh pemerintah yg justru bisa berakibat blunder,” ungkapnya

Editor: Kuntadi Kuntadi