Anggota DPR Subardi Dorong UMKM Lengkapi Produk dengan SNI agar Naik Kelas

SLEMAN, iNews.id - Anggota Komisi VI DPR asal DIY Subardi mendorong produk-produk UMKM untuk memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI). Ini merupakan salah satu cara untuk melindungi produk dari kejahatan hak cipta. 

“Memiliki SNI akan membantu daya saing produk maupun jasa dari sektor UMKM,” kata Subardi pada sosialisasi ‘Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Pada UMKM’ bekerja sama dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN) di Sleman, Kamis (14/7/2022).

Baca Juga

Gudang Kayu di Bantul Terbakar, Kerugian Capai Rp250 Juta

Subardi menyebut, banyak pelaku UMKM yang sudah lama menekuni usahanya namun belum memiliki sertifikasi SNI. Sertifikasi sangat penting untuk penetrasi pasar hingga ke luar negeri. 

“Pelaku UMKM harus lebih melek standar agar bisa bersaing,” kata politisi Nasdem ini. 

Baca Juga

Beroperasi Lewat Aplikasi Online, 4 Mucikari Ditangkap di Jalan Kaliurang

Sosialsiasi ini diikuti 120 pelaku UMKM. Mereka juga memamerkan produk unggulannya, dari kosmetik, fashion, kerajinan tangan, makanan dan minuman olahan, serta produk kebutuhan rumah tangga. 

Subardi menyebut sosialisasi seperti ini lebih tepat sasaran karena juga diikuti Badan Standarisasi Nasional (BSN). Pelaku UMKM bisa berinteraksi langsung dan bisa menanyakan prosedur dan syarat yang harus dilengkapi pelaku UMKM untuk mendapatkan sertifikat.

Baca Juga

Politik Uang Dianggap Hal Lumrah, Bawaslu Sleman: Ini Sangat Berbahaya

Produk yang sudah mendapatkan sertifikat akan terlindungi dari potensi kejahatan hak cipta. Selain itu SNI juga akan menambah nilai bisnis sebuah produk.

“Saya akan kawal agar pelaku UMKM bisa naik kelas. Kalau sudah SNI, itu artinya memiliki hak cipta, dan ada perlindungan terhadap karyanya sehingga konsumen semakin yakin,”ujarnya.  

Pelaku UMKM harus berani bersaing dengan produk impor. Jangan sampai produk asing membanjiri pasar dalam negeri. Namun harus dibalik, produk indonesia yang harus menguasai pasar di luar. 

“Sengaja saya undang BRI untuk akses modal, ada juga Dinas Perizinan untuk membantu legalitas hingga konsultan digital untuk menambah strategi pemasaran. Harapan saya mereka bisa berkolaborasi sehingga pasar lebih baik,” katanya.  

Direktur bidang Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) BSI, Wahyu Purbowasito mengatakan, strategi jemput bola seperti ini akan mendorong pelaku UMKM memanfaatkan peluang yang diberikan pemerintah bersama DPR untuk pengembangan UMKM.

“Kami juga mendorong agar segera memenuhi syarat-syarat, karena ketika standarisasi terpenuhi makan produk akan siap bersaing,” katanya.  

Editor: Kuntadi Kuntadi