Angka Kemiskinan di Kulonprogo Tinggi, Sekda: Masyarakat Terbiasa Hidup Sederhana

KULONPROGO, iNews.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo meyakini angka kemiskinan di Kulonprogo akan tetap tinggi jika menggunakan indikator yang sama. Masyarakat terbiasa dengan hidup sederhana dibandingkan dengan membelanjakan hartanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. 

Sekda Kulonprogo Astungkoro mengatakan, angka kemiskinan di Kulonprogo masih tinggi, sekitar 18,38 persen atau 81.140 jiwa.  Angka ini mendasarkan pada hasil survey yang dilakukan BPS dengan indikatir yang masih sama. 

Baca Juga

Dukung Vaksinasi Covid-19 bagi Anak, Binda DIY Sasar SD di Pinggiran Kulonprogo

“Kalau indikatornya masih sama, angka kemiskinan Kulonprogo tetap tinggi. Masyarakat sudah biasa hidup sederhana,” kata Astungkoro, Minggu (26/12/2021). 

Astungkoro mengatakan gini ratio masyarakat antara 36 sampai 39. Hal ini sudah bisa menggambarkan kondisi masyarakatnya. Mereka tidak masalah jika memang dikatakan miskin, begitu juga dengan makanan yang konsumsi seadanya. 

Baca Juga

Operasi Cipkon Jelang Natal, Polres Kulonprogo Amankan Ratusan Botol Miras

Tingginya angka kemiskinan ini juga dipicu dari pola pikir masyarakat. Mereka memilih dikatakan miskin dari pada mampu seperti dalam progran BPJS Kesehatan dibiayai Pemkab Kulonprogo.

“Masyarakat lebih memilih dilabeli miskin. Kami tidak bisa berbuat banyak. Itu pilihan masyarakat," katanya.

Baca Juga

Vaksin untuk Anak di Kulonprogo Aman, Belum Ada Laporan KIPI

Pemkab Kulonprogo setiap tahun menargetkan penurunan angka kemiskinan hingga 3 persen. Hal ini dirasakan sangat berat, ketika masyarakatnya masih dengan pola pikir seperti saat ini. 
 
Dulu, di Kulonprogo ada megaproyek Bandara Internasional Yogyakarta yang mencapai Rp8 triliun. Angka kmiskinan yang mengalami penurunan hanya yang ada di Kapanewon Temon. Sedangkan Kalurahan Kalirejo, Kokap angka kemiskinannya masih bertahan karena sumber daya alamnya terbatas.

Pemerintah telah berupaya untuk mengembangkan sektor pariwisata. Namun dair hasil survey masyarakat tetap memilih miskin agar mendapatkan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) hingga bantuan sosial tunai (BST). Mereka lebih memiliki melabelkan dirinya miskin. 

“Hal seperti ini sangat dilematis, dan sulit menurunkan kemiskinan,” katanya. 

Menurut dia, apapun program yang dilaksanakan pemerintah pusat sampai kabupaten bila masyarakat lebih memilih melabelkan dirinya sebagai orang miskin akan tetap sama. Sehingga program penanganan kemiskinan di Kulonprogo akan tetap sama dengan tahun-tahun sebelumnya.

"Yakni penanganan kemiskinan dengan program pendekatan kewilayahan, penumbuhan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan. Yang dilakukan bappeda sekarang, yakni memetakan kemiskinan setiap desa," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua I DPRD Kulonprogo Ponimin Budi Hartono meminta pemkab mengevaluasi program pengentasan kemiskinan di wilayah itu. Sebab, APBD Kulonprogo sejak adanya Covid-19 difokuskan pada penanganan kemiskinan dan pemulihan ekonomi masyarakat.

"Meski anggaran penurunan kemiskinan dan pemulihan ekonomi belum berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan kebangkitan ekonomi masyarakat. Sehingga, menurut kami perlu adanya evaluasi program tersebut," katanya.

Editor: Kuntadi Kuntadi