Apresiasi LKPj 2018, DPRD Kulonprogo Soroti Proyek Mangkrak

KULONPROGO, iNews.id – DPRD Kabupaten Kulonprogo mengapresiasi pencapaian kinerja Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo dalam penggunaan APBD 2018.

Dalam laporan keterangan dan pertanggungjawaban (LKPj) 2018, serapan anggaran dan indikator hampir memenuhi target 100 persen. “Capaian pembangunan fisik dan perbaikan SDM maupun pertumbuhan ekonominya bagus,” kata Ketua DPRD Akhid Nuryati seusai sidang persetujuan LKPJ bupati 2018 di Gedung DPRD Kulonprogo, Selasa (2/4/2019).

Baca Juga

41 Anggota Dewan Jadi Tersangka, DPRD Kota Malang Lumpuh Total

Pemkab Kulonprogo dinilai juga cukup berhasil dalam menyiapkan SDM menyambut dioperasionalkannya bandara baru Yogyakarta (New Yogyakarta International Airport/NYIA). Banyak program penyiapan pelatihan ketrampilan yang digelar dan menyasar masyarakat. “Angka pengangguran juga berhasil ditekan dan penyiapan SDM bagus,” kata Akhid.  

Meski demikian, kata dia, DPRD Kuloprogo juga memberikan banyak catatan terhadap LKPj Bupati. Di antaranya belum beroperasinya Pelabuhan Tajung Adikarto, yang telah menghabiskan anggaran hingga ratusan miliar.

Bahkan pelabuhan menjadi mangkrak dan mulai banyak ditemukan kerusakan fisik. Selain itu, kata Akhid, dalam rencana penambangan dan pengolahan pasir besi di pesisir Karangwuni, Wates.

Sampai saat ini, penambangan pasir besi juga tidak jelas dan menghambat masuknya investasi baru. Kondisi ini tidak lepas dengan RTRW Kulonprogo di kawasan psisir selatan.

Juru bicara Pansus LKPJ, Hamam Cahyadi mengatakan salah satu masalah yang dihadapi adalah terkait dengan larangan pengalokasian anggaran untuk jamkesda. Padahal, belum semua warga miskin ter-cover sistem BPJS. Sehingga masih ada potensi warga yang jatuh sakit dan akan miskin. “Kami usulkan ada program subsidi, untuk warga yang ikut BPJS mandiri,” katanya.

Bupati Kuloprogo Hasto Wardoyo mengatakan realisasi pendapatan daerah pada APBD Tahun 2018 sebesar Rp1,559 triliun dari target sebesar Rp1,520 triliun atau mencapai 102,54 persen. Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) pada 2018 sebesar Rp210,908 miliar dari target sebesar Rp203,857 miliar atau mencapai 103,46 persen.

Sementara untuk realisasi belanja 2018 sebesar Rp1,481 triliun dari target sebesar Rp1,560 triliun atau mencapai 94,92 persen. “Kita ada efisiensi pada belanja pegawai dan sisa pengadaan,” kata Hasto.

Editor: Kastolani Marzuki