Atasi Kelangkaan Minyak Goreng, Pakar UGM: Pemerintah Perlu Potong Jalur Distribusi

SLEMAN, iNews.id - Pakar Universitas Gajah Mada (UGM) menyarankan agar pemerintah untuk memotong saluran distribusi minyak goreng, menyusul terus terjadinya kelangkaan komoditas ini. Bahkan di beberapa daerah harga jualnya sudah tidak realistis lagi. 

Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan (Pustek) Universitas Gadjah Mada Hempri Suyatna mengatakan, persoalan kelangkaan minyak goreng disebabkan oleh banyak faktor, mulai dari faktor hilir hingga ke hulu. Pemerintah harusnya mmebuat inovasi untuk mengatasi kondisi ini.

Baca Juga

Pantau Distribusi Minyak Goreng, Kapolres Kulonprogo Pastikan Tak Ada Penimbunan

"Harus ada langkah strategis untuk mengatasi kelangkaan serta melambungnya harga minyak goreng," ujar dia, Rabu (16/3/2022).

Kebijakan pemerintah yang pengaturan batas kuota ekspor sawit hingga distribusi minyak goreng serta menindak penimbun, belum mampu menghentikan kelangkaan dan melambungnya harga. Kenaikan harga minyak goreng sebenarnya sudah terlihat pada akhir tahun 2021 yang lalu.

Baca Juga

Pastikan Stok dan Harga Sesuai HET, Kapolres Klaten Pimpin Sidak Minyak Goreng di Pasar

“Saat itu ada kenaikan harga CPO (Crude Palm Oil) di pasar internasional pada November 2021 lalu. Selain itu juga ada gangguan distribusi hingga aksi penimbunan minyak goreng," ujarnya.

Kenaikan harga CPO memiu pedagang minyak goreng menjual produknya ke luar negeri dari pada ke dalam negeri. Kondisi ini kemudian berpengaruh terhadap kondisi pasokan minyak goreng di tanah air

Baca Juga

Menggembirakan, Kasus Sembuh dari Covid-19 di Bantul Terus Naik

Kondisi ini diperparah dengan ulah pedagang yang mencari keuntungan di balik kelangkaan minyak goreng ini. Mereka melakukan penimbunan minyak goreng sehingga mengakibatkan proses distribusi menjadi tidak lancar.  

“Pemerintah harus lebih gencar melakukan operasi pasar, dan memotong jalur distributor untuk menekan harga minyak sampai dengan pengawasan,” katanya. 

Editor: Kuntadi Kuntadi