Bantul Batal Naikkan Retribusi Wisata Pantai Selatan, Ternyata Ini Sebabnya

BANTUL, iNews.id - Kabar gembira. Pemkab Bantul akhirnya membatalkan rencana menaikkan besaran retribusi masuk wisata pantai selatan. Langkah ini diambil untuk mencegah penurunan kunjungan wisatawan ke destinasi andalan tersebut.

"Mengapa batal, asumsinya bergeser, kita kan merencanakan kenaikan retribusi itu dengan mengasumsikan kondisi ekonomi makro tetap, tetapi begitu ada kenaikan BBM, maka ini mengakibatkan inflasi, dan kenaikan harga-harga ini akan berimbas, diantaranya pada biaya transportasi," kata Bupati Bantul Abdul Halim Muslih, Selasa (13/9/2022) 

Baca Juga

Kontak Tembak dengan Pasukan Armenia, 50 Tentara Azerbaijan Tewas

Awalnya pemkab akan menaikkan retribusi pantai selatan dari Rp10.000 menjadi Rp15.000 per orang digulirkan Pemkab Bantul sebelum pemerintah mengambil keputusan menaikkan harga BBM.

Dia mengatakan kalau harga transportasi naik, tentu biaya perjalanan wisatawan juga naik, sehingga kalau tiket masuk wisata dinaikkan, maka biaya akan semakin tinggi, yang dikhawatirkan menurunkan minat wisatawan berkunjung ke objek wisata pantai selatan Bantul.

Baca Juga

China Berulah Lagi, 2 Pesawatnya Lintasi Garis Tengah Selat Taiwan

"Dan itu dampaknya pada penurunan wisatawan, kalau wisatawan menurun maka masyarakat yang berusaha di objek-objek pariwisata akan berdampak dari penurunan ini, jadi kita ini hanya mengerem supaya daya beli itu tidak terlalu rendah," katanya.

Bupati mengatakan jika daya beli masyarakat terlalu rendah maka dampaknya objek wisata di Bantul akan sepi pengunjung.

Baca Juga

Sultan Jamin Tak Ada PHK Karyawan Malioboro Mal dan Hotel Ibis

"Kalau objek wisata sepi masyarakat yang akan terdampak, maka dengan pertimbangan itu kenaikan retribusi kita tunda," katanya.

Dia berharap minat kunjungan wisatawan ke Bantul tetap seperti sebelum kenaikan harga BBM. Namun, jika mengalami penurunan yang berdampak pada perolehan pendapatan asli daerah (PAD), pemerintah daerah tidak terlalu mempersoalkan.

"Kita lebih mementingkan masyarakat, PAD itu kedua, tapi PDRB (produk domestik regional bruto) ini yang harus kita upayakan untuk senantiasa naik, karena PDRB itu ukuran bagi kesejahteraan rakyat," katanya.

Editor: Ainun Najib