Bawaslu Gelar Sidang Dugaan Pelanggaran Administrasi KPU Kulonprogo

Kuntadi ยท Rabu, 24 Juli 2019 - 01:10 WIB
Bawaslu Gelar Sidang Dugaan Pelanggaran Administrasi KPU Kulonprogo
Bawaslu Kulonprogo menggelar sidang perdana pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan KPU Kulonprogo. (Foto: iNews.id/Kuntadi)

KULONPROGO, iNews.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kulonprogo menjalani sidang dugaan pelanggaran administrasi pemilu di Bawaslu, Selasa (23/7/2019).

Sidang dipimpin komisioner Bawaslu dengan menghadirkan KPU Kulonprogo sebagai terlapor I dan Sendy Yulistya Prihandiny, calon anggota legislatif (Caleg) Partai Gerindra sebagai tergugat kedua. Sementara pelapor adalah Budi Santoso, warga Pengasih, Kulonprogo yang didampingi penasihat hukumnya.  

Sidang ini dilaksanakan setelah Bawaslu menerima laporan dari Budi Santoso tertangal 11 Juli lalu. Pelapor melaporkan KPU dan Sendy yang lolos dalam proses pencalegan. Padahal Sendy belum mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).

Sidang perdana itu untuk mendengarkan tanggapan dari terlapor yakni, KPU dan Sendi. Komisioner Divisi Logistik KPU Kulonprogo Pujarasa Satuhu menilai laporan yang diterima Bawaslu Kulonprogo pada 11 Juli 2019 itu sudah kedaluarsa.

Semestinya keberatan atas masukan disampaikan dalam uji publik saat proses Daftar Caleg Sementara (DCS). Bahkan sampai dengan persyaratan DCT, Sendy bisa melengkapi semua berkas persyaratan.

BACA JUGA: Bawaslu Putuskan KPU Langgar Tata Cara dan Prosedur Input Data Situng

Puja juga melihat tidak adanya kesesuaian antara para pelapor. Dalam laporan awal hanya ada satu Budi Santoso. Namun belakangan justru muncul ada dua nama lagi yang melaporkan yakni, Sumarinten dan Bayu Sembodo. “Kami menolak seluruh permohonan pelapor dan memohon putusan Bawaslu seadil-adilnya,” tutur Puja.

Kuasa Hukum Sendy, Sidik Purnama menolak tudingan pelapor terkait munculnya nama Sendy dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial DIY tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) DIY yang Mendapatkan Honorarium Sebagai Tenaga Teknis Lapangan 2019.

Dalam surat tertanggal 7 Januari 2019 dengan tanda tangan Kepala Dinsos DIY, Untung Sukaryadi, itu, nama Sendy memang masuk dalam daftar. Yang bersangkutan berada di nomor 33 dari total 78 penerima. 

Adapun alasan penolakan ini, karena surat tersebut berbentuk salinan fotokopi tanpa menyertakan dokumen asli maupun keterangan yang menjelaskan bahwa surat itu benar-benar valid dikeluarkan Dinsos DIY. “Bukti fotokopi SK tidak jelas karena hanya berupa fotokopi tanpa aslinya. Atau keterangan yang menunjukkan bahwa surat tersebut asli," ujarnya.

Kuasa hukum pelapor, Gatot Sitompul, mengatakan yang dipermasalahkan kliennya yakni kemunculan surat Keputusan Kepala Dinas Sosial DIY tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) DIY yang Mendapatkan Honorarium Sebagai Tenaga Teknis Lapangan pada awal Januari 2019. Menurutnya, jika Sendy sudah mundur dari TKSK, namanya tidak masuk dalam surat tersebut. “SK itu baru muncul per 9 Januari. Kami tahu dia masih TKSK dari situ,” ucapnya.

Dia mengatakan pengunduran yang dilakukan Sendy saat mendaftar menjadi caleg adalah dari pekerjaannya sebagai Kader Penanggulangan Kemiskinan Daerah (KPKD) bukan TKSK. Sedangkan Sendy baru mundur sebagai TKSK pada 1 Juli ini.

Dia menyebut TKSK sama dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) karena menerima upah dari APBN. Sehingga, jika ingin mendaftar caleg, harus terlebih dahulu mengundurkan diri.

 


Editor : Kastolani Marzuki

TAG :