BEM Universitas Ahmad Dahlan Kritik Jokowi, Totaliter dan Coreng Esensi Demokrasi

BANTUL, iNews.id - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Ahmad Dahlan (UAD) mengkritik sikap ugal-ugalan Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena dianggap telah merusak demokrasi Indonesia dengan menabrak batas undang-undang dan konstitusi. Kritik itu disampaikan oleh Ketua BEM UAD Rendy Suharsono lewat seruan moral bersama sejumlah Guru Besar dan dosen UAD Senin (5/2/2024).

Secara tegas, Rendy turut menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap kondisi demokrasi di Indonesia yang semakin tergerus pelanggaran prinsip-prinsip. Mulai dari pelanggaran etika, norma-norma keadaan hingga etika kewarganegaraan.

Baca Juga

Kritik Guru Besar ke Jokowi Dituding Politis, Dosen Unisba: Anggap Saja Angin Lalu

"Kami merasa perlu untuk menyoroti sikap Presiden yang bukannya menunjukkan sikap kenegarawanan, melainkan menampilkan wajah totaliter dengan berpihak kepada salah satu pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden sehingga mencoreng esensi demokrasi. Seorang pejabat negara yang dipilih langsung oleh rakyatnya sendiri, sudah sepatutnya menghargai dan menghormati hak setiap warga negara untuk menentukan pilihannya masing-masing," ujarnya.

Rendy mengatakan, penyelenggara negara semestinya harus menjaga demokrasi dengan sungguh-sungguh. Ketidaknetralan pemerintah dalam proses pemilu merupakan ancaman serius terhadap fondasi demokrasi.

Baca Juga

Guru Besar UI Geram soal Tudingan Kritik Kampus ke Jokowi Diorkestrasi: Pemikiran Dangkal

"Sikap ugal-ugalan dan keberpihakan yang terlihat jelas merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan semangat demokrasi yang seharusnya membawa keadilan, kesetaraan dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat," katanya.

Atas keprihatinan tersebut, Rendy mengajak Presiden dan seluruh penyelenggara negara di pusat dan daerah untuk merefleksikan kembali prinsip-prinsip demokrasi, menjaga netralitas dan menghindari keberpihakan yang dapat merugikan proses demokrasi.

Baca Juga

Kritik Tak Direspons Pemerintah, Guru Besar UB Ingatkan Potensi Reformasi Jilid 2

"Dalam konteks ini, kami menuntut agar Presiden dan jajaran penyelenggara negara tidak menggunakan fasilitas negara dan bantuan pemerintah untuk kepentingan elektoral kandidat tertentu," ucapnya.

Baca Juga

BEM SI Kritik Keras Jokowi: Layak Dinobatkan Perusak Demokrasi

Selain itu, pihaknya juga memaksa pejabat negara yang ikut dalam kontestasi politik maupun masuk sebagai tim pemenangan untuk segera mundur dari jabatannya. Sebab kata dia, siapa pun yang yang hanya mengutamakan kepentingan pribadi tidak pantas untuk ikut terlibat dalam kampanye.

Melalui pernyataan sikap ini, Rendy mengajak kepada seluruh elemen mahasiswa untuk bergerak dan menyuarakan hal serupa sebagai bentuk kepedulian terhadap nasib rakyat dan bangsa. Sebab mahasiswa perlu mengambil sikap kritis dan berkomitmen berdiri tegak di hadapan kekuasaan dan mematuhi prinsip-prinsip demokrasi, kesetaraan serta keadilan.