Blusukan di Gunungkidul, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto Serahkan Sertifikat Tanah 

GUNUNGKIDUL, iNews.id - Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto mendatangi rumah-rumah warga di Padukuhan Ngawen, Kalurahan Tepus, Kapanewon Tepus Gunungkidul, Jumat (8/12/2023). Mantan Panglima TNI ini menyerahkan secara langsung sertifikat tanah dari program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap). 

Hadi tjahjanto berjalan dari rumah ke rumah hingga akhirnya duduk di pekarangan yang berkontur perbukitan dekat dengan pohon jati. Di bawah pohon beringin, Menteri Hadi Tjahjanto lantas tampak berkumpul dengan warga. Sesekali mereka bersenda gurau dan tidak ada jarak antara menteri dengan warga. 

Baca Juga

Presiden Jokowi Luncurkan Sertifikat Tanah Elektronik: Masih Bisa Jadi Agunan ke Bank

Hadi Tjahjanto mengatakan, hari ini Kementerian ATR/BBN menyerahkan sertifikat tanah dari program PTSL secara door to door di Padukuhan Ngasem, Kalurahan Tepus, Gunungkidul. Setidaknya ada 503 sertifikat tanah yang dia serahkan langsung ke warga masyarakat. 

"Ini dari program PTSL dengan biaya hanya Rp150.000," tuturnya. 

Baca Juga

Biaya Balik Nama Sertifikat Tanah Terbaru 2023, Begini Cara Hitungnya

Menurut dia pembagian sertifikat tanah ini maka akan  menambah perputaran ekonomi sebesar Rp1 triliun. Karena sertifikat tanah tersebut bisa segera diagunkan ke bank untuk modal masyarakat dalam berusaha. 

Seperti di Kalurahan Tepus ini, banyak homestay yang berdiri dan digunakan wisatawan untuk menginap. Menggunakan modal dari mengagunkan sertifikat ini maka nilai usaha masyarakat bisa bertambah sejahtera. 

Baca Juga

Menteri ATR Bagikan Sertifikat Tanah PTSL Door to Door ke Warga Jatingaleh Semarang

"Sertifikat tanah ini bisa untuk kegiatan ekonomi tempat paling bagus untuk memperbaiki usahanya perekonomian berlangsung," katanya.

Di Gunungkidul, Kementrian ATR/BPR menargetkan program PTSL sebanyak 842.000 bidang tanah hingga akhir 2024. saat ini sudah 710.000 bidang atau sekitar 85 persen. Sisanya sekitar 15 persen bakal mereka selesaikan di tahun 2024 mendatang. 

Hadi Tjahjanto mengatakan, untuk di Gunungkidul memang dia serahkan dalam bentuk fisik bukan sertifikat elektronik. Karena Gunungkidul masih belum memenuhi syarat untuk menerima sertifikat tanah elektronik. Di mana masih ada kelengkapan yang belum bisa dipenuhi untuk wilayah ini. 

"Sudah ada 12 kabupaten/kota yang menerima sertifikat tanah elektronik di Indonesia. Dan Gunungkidul belum memenuhi syarat karena belum lengkap," kata dia. 

Hadi berpesan agar jangan sampai sertifikat tanah ini berpindah tangan ke orang lain. Seperti meminjamkan sertifikat tanah ke orang lain untuk agunan pinjaman karena resiko bakal kehilangan sertifikat sekaligus tanahnya sendiri. 

Editor: Kuntadi Kuntadi