Dampak Pandemi Covid-19 PAD Sleman Turun Rp183,8 Miliar

SLEMAN, iNews.id - Pandemi Covid-19 berdampak luas pada semua sektor kehidupan, termasuk pada realiasi pendapatan asli daerah (PAD). Seperti yang dialami Pemkab Sleman, pendapatan asli daerah (PAD) 2020 menurun Rp183,803 miliar disbanding PAD 2019. 

Bupati Sleman Sri Purnomo mengatakan, realisasi PAD Sleman pada 2019 mencapai 972,049 miliar. Sedangkan pada 2020 ini mengalami penurunan Rp183,8 miliar menjadi Rp788,247 miliar tahun 2020.

Baca Juga

Lurah dan Perangkat Positif Covid-19, Kalurahan Condongcatur Sleman Ditutup

“Dampak pandemi Covid-19 telah mengakibatkan PAD mengalami penurunan,” kata Sri Purnomo, saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2020 kepada  DPRD  Sleman, di ruang rapat paripurna  DPRD  Sleman Senin (15/2/2021). 
 
Pandemi Covid-19 juga telah menyebabkan meningkatnya penduduk dan KK miskin. Pada 2020 persentase KK miskin naik 0,71 persen dibandingkan tahun 2019, yakni dari 8,08 persen menjadi 8,79 persen. Sedangkan jumlah penduduk miskin meningkat 0,21 persen dari 7,91 persen pada tahun 2019  menjadi  8,79 persen  tahun 2020.

Pandemi juga berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan meningkatnya angka pengangguran. Tahun 2020 tingkat pengangguran mencapai 6,59 persen meningkat 2,9 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar 3,69 persen.  

Baca Juga

Satu Positif Covid-19, 60 Pegawai Diskominfo Sleman Rapid Test

“Nilai tukar petani juga turun 6,49 persen dari 119,02 persen  menjadi 112,53 persen,” katanya.

Sedangkan prosentase produksi pertanian dan perikanan minus 0,03 persen dari target 3,26 persen. Kondisi ini diakibatkan banyaknya pekerja sektor formal dan informal banyak yang kehilangan pekerjaannya karena pembatasan atau penghentian operasional usaha sebagai dampak pandemi Covid-19.

Baca Juga

Partai Perindo Salurkan Bantuan Sembako ke Panti Asuhan di Bantul

“Untuk menekan angka kemiskinan, kami akan salurkan bantuan pangan kepada 76.466 keluarga penerima manfaat, 43.036 PKH, bantuan sosial kepada 3.422 pemohon.

Sri Purnomo mengatakan, status balita gizi buruk meningkat 0,03 persen dari 0,51 persen di tahun 2019 menjadi 0,54 pesen di tahun 2020. Penuruan ini dikarena pemantauan pertumbuhan yang kurang optimal di posyandu selama masa pandemic, sehingga permasalahan gizi yang terjadi pada balita tidak dapat dideteksi secara dini. Partisipasi masyarakat untuk datang ke posyandu juga mengalami penurunan. 

Editor: Kuntadi Kuntadi