Demokrasi Terancam, UAD: Kondisi Ini Menggugah Kami untuk Ikut Turun Tangan

YOGYAKARTA, iNews.id - Universitas Ahmad Dahlan (UAD) menyampaikan kritik kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas tindakan yang memihak salah satu paslon capres-cawapres. Jokowi dinilai menjadi pemicu pembusukan di demokrasi Indonesia.

Kritik itu disampaikan dalam aksi seruan moral tentang, Menyelematkan Demokrasi Indonesia yang diikuti oleh sejumlah guru besar, dosen dan mahasiswa diwakili oleh Presiden BEM Kampus UAD, Senin (5/2/2024).

Baca Juga

Pemilu 2024, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Minta Jokowi Netral dan Jadi Teladan Etik Aparat

Pernyataan UAD dibacakan oleh Dosen Fakultas Hukum UAD, Dr. Immawan Wahyudi. Dalam pernyataan itu mereka menilai belakangan ini begitu banyak pengingkaran akhlak, etika dan sikap kewarganegaraan yang sangat berpotensi merusak prinsip-prinsip demokrasi. 

Apalagi, kata dia semua itu ditunjukkan oleh Presiden Jokowi secara terang-terangan. "Kondisi ini menggugah kami untuk ikut turun tangan. Kami tidak rela jika usaha berpuluh-puluh tahun institusi pendidikan dalam menjaga maruah dan peradaban bangsa, terdegradasi oleh sikap dan ambisi segelintir elite politik," ujar Immawan saat membacakan pernyataan sikap.

Baca Juga

Akademisi Lintas Kampus di Malang Suarakan Keprihatinan Krisis Etika Moral Pemimpin

Latar belakang kondisi dan situasi demokrasi yang semakin mengkhawatirkan tersebut, kata dia UAD meminta kepada seluruh penyelenggara negara termasuk presiden, Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan DPR untuk menjaga etika pemerintahan, etika jabatan dan etika pejabat.

"Kami meminta kepada penyelenggara agar menjaga dan menegakkan netralitas, tidak menggunakan fasilitas negara serta tidak mempolitisasi segala bentuk bantuan sosial pemerintah yang dikaitkan dengan kontestasi Pemilu 2024," ucapnya.

Selain itu, lanjut dia UAD juga menuntut kepada penegak hukum, TNI dan Polri agar konsisten menjaga pengayom dan pelindung masyarakat dengan berpegang teguh pada Sapta Marga TNI dan Tribrata serta Catur Prasetya Polri.

Menurutnya, UAD mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta seluruh elemen penyelenggara pemilu agar bersikap adil dan tegas menindak segala bentuk pelanggaran dan kecurangan pemilu. 

"Bawaslu harus bekerja lebih keras, lebih independen dan lebih berani untuk menjaga kualitas pemilu yang sejalan dengan amanah konstitusi dan undang-undang pemilu," katanya.

Menurutnya, UAD juga meminta kepada DPR sebagai wakil rakyat agar segera menyesuaikan diri dan bersikap sejalan dengan hati nurani masyarakat Indonesia di masa ini. 

Sikap ini dinilai murni sebagai seruan moral yang datang dari hati nurani tanpa ada campur tangan pihak manapun. Seruan ini juga bentuk keprihatinan atas perlakuan penyelenggara negara yang melenceng dari prinsip-prinsip Pancasila.

"Hal ini semata-mata demi persatuan dan kesatuan bangsa, serta memberikan legacy yang baik bagi rakyat Indonesia terutama generasi penerus bangsa," katanya.

Editor: Kurnia Illahi