Dokter Spesialis Belum Merata, Kemenkes Akan Beri Insentif Khusus

Kuntadi ยท Senin, 17 Juni 2019 - 23:28 WIB
Dokter Spesialis Belum Merata, Kemenkes Akan Beri Insentif Khusus
Ketua Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) Bambang Supriyatno memukul gong dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KKI di Sahid Hotel, Yogyakarta, Senin (17/6/2019). (Foto: iNews.id/Kuntadi)

SLEMAN, iNews.id – Keberadaan dokter di Indonesia belum terdistribusi secara merata di seluruh wilayah. Banyak daerah pedalaman ataupun pinggiran yang belum tersentuh dengan akses kesehatan dan dokter. Sementara dokter spesialis, lebih banyak terfokus di daerah pusat perkotaan.

Ketua Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) Bambang Supriyatno mengatakan, secara jumlah keberadaan dokter umum sudah sesuai dengan yang disyaratkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Menurut dia, dibandingkan dengan jumlah penduduknya sudah cukup. Namun distribusi mereka belum merata. Banyak daerah pinggiran ataupun pedalaman yang belum tersentuh dengan dokter, khususnya dokter spesialis.

“Mungkin yang memenuhi persyarata hanya ada di 11 provinsi saja,” katanya di sela-sela Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KKI di Sahid Hotel, Yogyakarta, Senin (17/6/2019).

KKI, kata dia, tidak memiliki kewenangan untuk mendistribusikan dan pemerataan. Namun kewenangan ini ada di Kementerian Kesehatan. KKI hanya bisa mendorong kepada para tenaga medis untuk mau berjuang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di bidang kesehatan. “Kita terus lakukan sosialisasi itu,” ucapnya.

Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan Kesehatan Kemenkes, Kuat Sri Udoyo mengatakan, kementerian tidak bisa lagi memaksa dokter khususnya dokter spesialis untuk mau mengabdi di daerah terpencil, pedalaman ataupun di perbatasan.

Perpres yang mengatur tentang kewajiban dokter mengabdi di tempat itu sudah dicabut karena dirasakan melanggar hak asasi manusia (HAM). “Kalau dokter spesialis memang belum merata, kalau dokter umum sudah ada,” ujarnya.  

Dia menyebutkan, banyak sekali faktor yang menyebabkan penyebaran dokter spesialis ini tidak bisa merata. Salah satunya dengan digugurkan aturan yang mewajibkan dokter mengabdi di tempat ini. Bahkan kiprah dokter PTT juga ikut digugurkan dengan dicabutnya regulasi ini. “Sekarang sudah ada jalur lain dengan penugasan khusus,” katanya.

Untuk menarik minat dokter berbakti negara ada upaya untuk mengakomodasi dokter spesialis untuk bisa bekerja. Mereka diarahkan untuk bisa mengisi pelayanan yang ada di puskesmas. Apalagi dalam satu tahun ada 10.000-11.000 lulusan dokter.  

Kemenkes, kata dia, juga terus memberikan insentif yang menarik kepada dokter agar tertarik mengabdi di daerah terpencil. Salah satunya dengan pemberian insentif yang jauh lebih tinggi dengan upah UMP ataupun UMK. Mereka juga masih berhak atas jasa layanan kesehatan.

Tidak hanya itu, pemerintah juga memberikan perhatikan kepada mereka mau yang ingin menjadi pegawai negeri akan ada penilaian khusus. “Itu kita lakukan agar mereka mau mengawali pengabdian,” ujarnya. 

Rakornas ini akan dilaksanakan sampai dengan 18 Juli dengan tema Pemantapan Kemitraan dalam Pengawalan Mutu Praktik Kedokteran Sebagai Upaya Perlindungan Masyarakat. Peserta berasal dari Kementerian Kesehatan, Kemenristek dan Dikti, Dinas Kesehatan maupun dari asosiasi dokter dan rumah sakit.


Editor : Kastolani Marzuki