Dorong Investasi dan Perkuat Keamanan, Imigrasi Bakal Bangun Kantor Permanen di YIA

YOGYAKARTA, iNews.id-Kemenkumham berencana membangun kantor layanan imigrasi baru untuk mendukung keberadaan Bandara Yogyakarta International Airport (YIA). Layanan imigrasi ini dinilai penting guna mendorong investasi dan peningkatan keamanan. 

Mengingat saat ini YIA menjadi pintu masuk utama orang-orang luar negeri menggantikan Bandara Adi Sucipto. Hal itu disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham DIY, Agung Rektono Seto, seusai menemui Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Kamis (23/02/2023).

Baca Juga

Dapat Arahan Khusus Hary Tanoe, Yuni Astuti Siap Tancap Gas Menangkan Perindo

"Karena ini untuk kemudahan investasi, dan juga nantinya menjadi bagian dari pengamanan untuk pengawasan orang asing yang masuk ke Jogja," kata Agung.

Hal ini pun mendapat sambutan baik dari Gubernur DIY. Dia menjelaskan bahwa selama ini Bandara YIA masih dalam wilayah kerja kantor imigrasi yang ada di Bandara Adi Sucipto. Sehingga kata dia, hal itu membuat petugas dari kantor imigrasi di Adi Sucipto harus dikirimkan setiap hari ke YIA untuk memberikan layanan keimigrasian.

Baca Juga

Pamit Cari Jerami, Petani Kulonprogo Ditemukan Tewas Tergeletak di Sawah

"Setiap jam 04.00 pagi kita harus membuka kantor di Bandara YIA, sedangkan semua petugas itu umumnya tinggal di Jogja," ujarnya.

Hal ini membuat kerja layanan keimigrasian kurang efisien. Karena itu Agung menilai perlu dibuat kantor imigrasi sendiri di Bandara YIA yang statusnya tetap.

Baca Juga

Begini Cerita Polres Bantul Temukan Ladang Ganja Seluas 3 Hektare di Gayo Lues Aceh

"Kedepan kami memiliki keinginan di sana itu bisa dibentuk satu kantor imigrasi yang menangani sekitar Kulonprogo dan sekitarnya. Juga untuk memudahkan warga sekitar untuk pembuatan paspor," ujarnya.

Dia menyebut, komunikasi dengan Gubernur DIY ini merupakan langkah awal rencana pendirian kantor keimigrasian di Bandara YIA. Prosesnya menurut dia masih panjang karena mesti berkoordinasi juga dengan kementerian lain, terutama Kemenpan RB dan Kementerian Keuangan. "Ini kan membutuhkan proses, tapi tentunya ini harus kita mulai proses itu," katanya.

Editor: Ainun Najib