DPRD DIY Siap Panggil EO Pesparawi Belum Lunasi Tagihan Hotel hingga Rp11 Miliar

YOGYAKARTA, iNews.id- DPRD DIY bakal mempertimbangkan untuk memanggil pihak penyelenggara Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional XIII di Yogyakarta. EO itu diketahui masih memiliki tunggakan pembayaran senilai Rp11 miliar.

Sikap DPRD DIY ini diambil usai menerima kunjungan audensi dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY dan Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD).

Baca Juga

5 Contoh Pidato Bahasa Jawa Singkat Berbagai Tema dan Mudah Dihafal

Ketua komisi D DPRD DIY, Koeswanto mengatakan, pada audiensi tersebut pihaknya telah mendengarkan klarifikasi lengkap dari LPPD DIY dan PHRI DIY. Ia menilai bahwa permasalahan saat ini berada di dua pihak yakni PT Digsi sebagai penyelenggara dan pihak hotel sebagai korban.

"Sekarang permasalahannya antara PT Digsi dengan yang dirugikan seperti pihak hotel, restoran, atau tenaga kerja yang melaksanakan itu yang belum dibayar," katanya, Rabu (18/01/2023).

Baca Juga

BPJS Kesehatan Angkat Bicara soal Korban Klitih Terpaksa Pulang dari RS akibat Biaya

Usai mendengar klarifikasi tersebut, DPRD DIY, kata dia, siap memfasilitasi mediasi antara pihak-pihak yang terlibat. Akan tetapi, menurut informasi yang ia terima dari PHRI, kantor PT Digsi yang berada di Jakarta justru tutup.

"Kita sudah dapat kontak (nomor telepon) dari PT Digsi. Nanti akan kita hubungi dan akan kami panggil dengan pihak-pihak terkait termasuk hotel dan restoran. Prinsipnya kami siap memediasi," ujarnya.

Baca Juga

Jelang Imlek, Produsen Kue Keranjang Legendaris di Yogyakarta Banjir Pesanan

Koeswanto mengatakan bahwa saat ini tanggungjawab Pemda DIY sudah dipenuhi dengan memberikan dana senilai Rp10 miliar kepada pelaksana kegiatan yaitu PT Digsi. 

"Jadi yang mengingkari kan PT Digsi. Sekarang kan sudah dibawa ke ranah hukum, jadi kita tunggu dulu nanti kelanjutannya bagaimana," katanya.

Sementara itu, ketua LPPD DIY, Pdt Agus Haryanto mengatakan pihaknya saat ini masih bisa berkomunikasi dengan kuasa hukum PT Digsi. Ia menyebut kedepan pihaknya sudah memiliki agenda pertemuan antara LPPN, LPPD, Pemda DIY, PT Digsi, serta PHRI sebagai pihak yang dirugikan saat ini.

"Kami mendorong untuk kebaikan semua. Dari EO bisa menyelesaikan tanggungjawabnya, dari pihak hotel juga bisa mendapatkan haknya" kata dia.

Sebagaimana diketahui, pelaksanaan Pesparawi Nasional XIII yang berlangsung pada bulan Juni 2022 lalu masih meninggalkan permalasahan dimana ada 61 hotel yang sampai saat ini belum sepenuhnya menerima pembayaran hingga total nilai kerugian Rp11 miliar lebih.

Editor: Ainun Najib