GTP UGM Minta Refleksi Ulang Pendekatan Perdamaian di Papua

YOGYAKARTA, iNews.id - Gugus Tugas Papua (GTP) UGM menyebut pentingnya refleksi ulang terhadap pendekatan yang selama ini ditempuh untuk mewujudkan perdamaian di Papua. Menurut GTP, konflik di Papua tak semata-mata persoalan separatisme.

Sekretaris GTP UGM Dr Arie Ruhyanto menegaskan konflik yang terjadi di Papua bukan semata-mata persoalan vertikal seperti separatisme dan isu kemerdekaan. "Tapi namun juga isu horizontal seperti segregasi antarkelompok masyarakat dan kekerasan berbasis identitas antara orang asli Papua dan pendatang," kata dia dalam keterangan tertulis diterima Sabtu (13/5/2023).

Baca Juga

Waspada Gelombang Tinggi hingga 6 Meter di Laut Selatan DIY

Untuk itu dia berpendapat refleksi penting dilakukan mengingat selama ini telah muncul banyak korban, baik dari aparat keamanan maupun warga sipil di Bumi Cenderawasih. 

Dalam Papua Strategic Policy Forum ke-14, Rabu (10/5), Arie Ruhyanto menyebut pembangunan ekonomi dan infrastruktur di Papua yang semakin intensif juga diikuti dengan meningkatnya konflik dan tindakan kekerasan.

Baca Juga

Usung 54 Caleg, Partai Demokrat Target Bentuk Fraksi Sendiri di DPRD DIY

Sekretaris DPKK Sinode GKI di Tanah Papua, Pendeta Leonora Dora Balubun menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan untuk menghindari terjadinya konflik.

Pendeta yang sudah puluhan tahun melayani umat di Tanah Papua ini menyebut bahwa negara juga perlu melibatkan gereja.

Baca Juga

Disambut Antusias Peserta, Wartawan Run Lahirkan Komunitas Lari

"Suara gereja sangat didengar oleh masyarakat sehingga kunci perdamaian adalah kalau pemerintah bersama gereja dan tokoh muslim Papua dapat bekerja bersama. Gereja merupakan mitra yang sejajar dengan pemerintah," kata dia.

Antropolog UGM Dr Laksmi Adriani Savitri memaparkan bahwa permasalahan utama yang terjadi di Papua adalah kekerasan struktural dan budaya kolonial.

Penulis buku 'Menegarakan Tanah dan Darah Papua' ini menyebut proses akulturasi masyarakat pendatang dengan orang asli Papua, menurutnya berjalan dengan lancar. "Bahkan proses ini sudah dimulai sejak tahun 1900-an awal ditandai dengan adanya akulturasi budaya pertanian dari Jawa. Itu bukan sekadar proses transfer pengetahuan, tetapi merasa dihargai karena merasa sederajat menuju modernitas," ucapnya. 

Menurutnya perdamaian di akar rumput Papua bisa dimulai dengan mengikis pelabelan dan kecurigaan. "Transformasi sosial di Papua harus dilakukan dengan pendekatan pemberdayaan yang mendekatkan," ujarnya.

Editor: Ainun Najib