Gunungkidul Darurat Kekeringan di Tengah Pandemi Covid-19

Antara ยท Senin, 29 Juni 2020 - 08:58 WIB
Gunungkidul Darurat Kekeringan di Tengah Pandemi Covid-19
Warga terdampak kekeringan di Kabupaten Gunungkidul rela berjalan hingga 5 km untuk mendapat air. (Foto: Antara/Sutarmi)

GUNUNGKIDUL, iNews.id - Di tengan pandemi Covid-19, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menetapkan status tanggap darurat bencana kekeringan. Wilayah ini sudah dilanda kekeringan sejak awal Juni. Saat ini warga membutuhkan penanganan cepat, seperti distribusi air bersih kepada warga terdampak kekeringan.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gunungkidul Edi Basuki mengatakan, bupati telah menandatangani surat keputusan (SK) tentang status tanggap darurat kekeringan. SK tersebut menandai persiapan sejumlah elemen dalam menghadapi kekeringan.

"SK sudah ditandatangani bupati bulan Juni ini. Artinya, ke depan sudah harus siap menghadapi kekeringan," kata Edi, Senin (29/6/2020).

Dia mengaku sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak membahas hal itu pada Mei lalu, mulai dari PDAM hingga pemerintah kecamatan. Pemkab Gunungkidul menganggarkan Rp740 juta untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Nilai ini lebih besar dibanding 2019 lalu sekitar Rp500 juta.

Edi menuturkan, beberapa kecamatan juga sudah ada anggaran untuk dropping. Sebarannya yakni, di Kecamatan Girisubo, Rongkop, Tepus, Tanjungsari, Paliyan, Panggang, Purwosari, Patuk, Gedangsari dan Ponjong.

"Kami akan membuat skala prioritas dalam dropping air bersih ini," katanya.

Untuk itu, Edi meminta pemerintah desa melakukan pemetaan kawasan kekurangan air. Pemetaan ini akan jadi data penyaluran bantuan.

Di tingkat kecamatan, ada dua yang membuat peta wilayah kekeringan. Dua kecamatan itu yakni Saptosari dan Semanu. Kecamatan Semanu telah meminta dropping air delapan tangki, sementara Kecamatan Samanu belum mengirim permintaan.

Menurutnya, pemerintah desa bisa memetakan wilayah kekeringan disertai dengan sarana penampungan air hujan (PAH). Selain itu, pemerintah desa juga diminta menyiapkan akses jalan yang sempat ditutup akibat pandemi Covid-19.

"Selama ini banyak jalan ditutup portal permanen. Kami tidak bisa menentukan wilayah kekeringan, tetapi kami sudah menyiapkan," kata Edi.


Editor : Nani Suherni