Insentif untuk Media di Tengah Pandemi Covid-19, UGM: Jadi Tanggung Jawab Pemerintah

Nani Suherni ยท Rabu, 12 Agustus 2020 - 08:41 WIB
Insentif untuk Media di Tengah Pandemi Covid-19, UGM: Jadi Tanggung Jawab Pemerintah
Ilustrasi media (Foto: Pixabay)

YOGYAKARTA, iNews.id - Dosen Departemen Ilmu Komunikasi, Fisipol UGM, Nyarwi Ahmad menegaskan media sebagai pilar demokrasi. Dia pun melihat, di tengah pandemi Covid-19, pemerintah juga harus memperhatikan industri media salah satunya pemberian insentif.

Beberapa bentuk insentif bisa diberikan, mulai dari penghapusan pajak untuk kertas koran, penangguhan beban listrik, penghapusan pajak penghasilan, penangguhan kontribusi BPJS Ketenagakerjaan selama 12 bulan untuk industri pers dan industri lainnya. Hal itu diatur melalui Keppres hingga pengalihan anggaran iklan untuk media lokal.

Nyarwi mengatakan, media berfungsi sebagai watch dog yaitu memperbaiki kinerja pemerintah dan para pimpinan yang bekerja di pemerintahan. Di tengah pandemi Covid-19 ini, peran media sangat penting. Terlebih di saat masyarakat menerima berlimpah informasi soal Covid-19 yang sebagian besar tidak akurat.

“Di sini sangat penting media untuk disupport. Dia bisa menjadi mitra pemerintah membantu mengatasi problem yang tengah dihadapi bersama, dan sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mensupport media," ucapnya dilansir dari website resmi UGM, Rabu (12/8/2020).

Soal insentif ini, Nyarwi mengakui tidak menutup kemungkinan penilaian banyak pihak. Dimungkinkan saja ada pihak menilai soal pemberian insentif ini sebagai upaya kooptasi pemerintah pada media.

Meski bisa disalahartikan, menurut Nyarwi, dalam kondisi sekarang ini pemerintah punya tanggung jawab untuk menyelamatkan media. Bagaimanapun media punya tangung jawab menyampaikan fakta dan data berupa informasi akurat pada publik.

“Saya kira media juga punya tangung jawab merespons terhadap krisis Covid-19 ini. Dia menjalankan pilar keempat demokrasi dan punya tanggung jawab menyampaikan informasi publik secara akurat, dan kita tidak bisa mengandalkan platform sosial media, di tengah persoalan hoax yang terus terjadi, disinformasi yang menyesatkan publik menyangkut penanganan covid dan lain-lain," ucapnya.

Nyarwi menandaskan tidak perlu mengkhawatirkan soal insentif ini, sebab media memiliki mekanisme dan ada Dewan Pers serta LSM yang senantiasa mengawasi perannya.

“Dengan memberi insentif bukan berarti pemerintah punya hak mengintervensi, itu tidak bisa dilakukan karena ada UU Pers Tahun 1999," katanya.


Editor : Nani Suherni