Jadi Pencetus Pertama, Kelurahan Murtigading Sanden Rayakan 5 Tahun Deklarasi Desa Antipolitik Uang

BANTUL, iNews.id-Kelurahan Murtigading, Kapanewon Sanden kembali mendeklarasikan diri sebagai Desa Antipolitik Uang (APU) untuk kelima kalinya pada Sabtu (17/06/2023). Hal ini menjadi bentuk komitmen masyarakat Murtigading untuk terus konsisten menolak praktik politik uang dalam bentuk apapun.

Ketua Bawaslu DIY, Sutrisnowati mengatakan, Kelurahan Murtigading menjadi desa pertama di DIY yang mencetuskan ide sebagai Desa Antipolitik Uang.

Baca Juga

Ratusan Butir Peluru Kembali Ditemukan di Lahan Milik Warga Imogiri Bantul 

"Gagasan ini murni dari masyarakat, yang pertama memulai adalah Kalurahan Murtigading, kemudian direplikasi di daerah-daerah lain," ujarnya saat memberikan sambutan pada acara HUT ke-5 deklarasi Desa Antipolitik Uang di Balai Kelurahan Murtigading, Sabtu (17/6/2023).

Menurutnya, apa yang dilakukan oleh masyarakat Murtigading ini harus diapresiasi dan bisa menjadi contoh bagi daerah-daerah lain untuk melakukan gerakan serupa. Dia mengatakan bahwa hal ini menunjukkan bahwa saat ini sudah ada perubahan yang lebih baik ditengah masyarakat, dimana masyarakat mampu menciptakan politik yang cerdas dengan menolak praktik politik uang.

Baca Juga

PDIP dan Gerindra Bantul Dukung Keputusan MK soal Sistem Pemilu Terbuka

"Bawaslu juga mendukung agar bagaimana bisa menghapuskan politik uang," ujarnya.

Sementara itu, Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih yang juga hadir pada acara tersebut turut memberikan dukungannya terhadap penolakan praktik ilegal di dunia politik. Menurutnya, praktik politik uang akan berdampak buruk bagi kemajuan suatu daerah karena secara tidak langsung berpotensi melahirkan pejabat yang gemar berperilaku koruptif.

Baca Juga

Buruh di Imogiri Bantul Temukan Puluhan Peluru Berukuran 9,9 Milimeter, Diduga Masih Aktif 

"Pemimpin yang dihasilkan dari politik uang, dari berbagai level entah itu legislatif ataupun eksekutif, dalam pikiran pertamanya adalah bagaimana untuk mengembalikan uang yang telah digunakan. Tentu ini kondisi yang wajar karena politik uang, oleh karenanya korupsi tidak bisa dihindarkan," tuturnya.

Selain itu, imbuhnya, politik uang juga berpotensi menimbulkan konflik Pemilu. Sebab, hal ini akan menumbuhkan emosi bagi pihak yang kalah karena sudah mengeluarkan banyak sumber daya, sehingga tidak menutup kemungkinan memunculkan pertikaian antar kelompok pendukung.

Oleh karena itu, Halim mengharapkan masyarakat menggunakan akal sehatnya saat memutuskan memilih calon pemimpin atau wakil rakyat bukan didasari karena telah diberi uang, tetapi harus memilih berdasarkan kinerja sehingga praktik korupsi bisa dihilangkan.

"Harus membentuk masyarakat yang cerdas. Politik uang adalah akar dari korupsi di negara kita. Sebagai orang yang waras, tentu memikirkan masa depan anak cucu kita. Bagaimana anak cucu kita bisa hidup nyaman, dengan pelayanan yang baik, ini bisa diwujudkan apabila praktik korupsi bisa dihilangkan dengan cara menolak praktik politik uang," katanya.

Editor: Ainun Najib