Kagama Fakultas Filsafat UGM Desak KPK Usut Tuntas Harta Rafael Alun Trisambodo

SLEMAN, iNews.id - Keluarga Alumni Gajah Mada (Kagama) Fakultas Filsafat UGM menuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut harta Kekayaan Kabag Umum Kanwil Ditjen Pajak Jaksel Rafael Alun Trisambodo yang jauh dari kewajaran. Selain itu juga harus ada reformasi di internal Ditjen Pajak. 

Ketua Harian Kagama Fakultas Filsafat UGM, Sahanudin Hamzah mengatakan, penganiayaan David Latumahina oleh Mario Dandy Satrio, anak Kabag Umum Kanwil Ditjen Pajak Jaksel tersebut menyangkut kredibilitas Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Pajak dan kepolisian.

Baca Juga

Sosiolog UGM Sebut Gaya Hidup Mewah Pejabat Pajak Bawa Beban Berat Kehidupan Bangsa

"Kasus ini menjadi moment yang tepat untuk menunjukkan kredibilitas mereka," kata dia, Senin (28/2/2023) di UGM.

Kasus penganiayaan tersebut bukan sekadar penganiayaan biasa. Kasus itu telah berkembang menjadi sesuatu yang menggerus kepercayaan masyarakat terhadap kantor pajak. 

Baca Juga

Awasi Tahapan Pemilu 2024, Bawaslu Bantul Gelar Patroli Pengawalan Hak Pilih

Arogansi yang ditunjukkan Mario membuka otak pandora orang-orang yang melakukan tata kelola pajak. Media sosial membuka lebar, bagaimana flexing yang dilakukan oleh Dandy dan istri Rafael Alun Trisambodo menyakiti hati masyarakat. 

"Bagaimana bisa Rafael yang merupakan pejabat Kementerian Keuangan eselon III bisa mempunyai harta sebanyak itu," kata dia.

Baca Juga

Pemda DIY Diminta Antisipasi Kenaikan Harga Jelang Ramadan

Patut dipertanyakan kepemilikan harta dari Rafael Mulai dari jip Rubicon dan Harley, sejumlah mobil mewah di garasi rumah di Simprug Jakarta dan Timoho Yogyakarta. Selain itu juga mempunyai rumah di Manado dan aneka bisnis kuliner, peliharaan Pitbull France, hingga istri Rafael yang kerap memamerkan tas-tas yang harganya lebih mahal dari mobil. 

"Belakangan diketahui bahwa Rafael melaporkan LHKPN-nya senilai Rp56 miliar. Lebih kaya ketimbang Menteri Keuangan sendiri," ujarnya.

Menurutnya, netizen mensinyalir tidak semua hartanya dilaporkan dalam LHKPN, seperti Rubicon dan Harley-nya dan tas. Tak heran jika kepercayaan masyarakat terhadap Kementerian Keuangan merosot drastis.  

"Ketika masyarakat masih susah dengan kondisi ekonomi yang sulit, maka tentu tak elok jika pegawai pajak, yang notabene dibiayai oleh masyarakat banyak, justru memamerkan gaya hidup mewah yang tak pantas," kata dia.

Menurunnya kredibilitas lembaga ini wajar, karena berkali-kali kasus menjerat pegawai pajak. Meski begitu warga harus memenuhi kewajiban mereka membayar pajak. Karena pajak dari rakyat sangat menentukan jalannya pembangunan di negara ini.

Sekjend Kagama Fakulitas Filsafat UGM, Danang Ardiayanto menambahkan, mereka tidak ingin momentum ini hanya berlalu begitu saja. Harus ada reformasi struktural di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

"Memang ada Inspektorat Jenderal Kemenkeu. Namun, kasus Rafael menunjukkan bahwa semua itu tak cukup," kata dia.

Kondisi ini tidak lepas adanya laporan sejak 2012 tentang banyaknya transaksi mencurigakan. Rafael baru akan diperiksa setelah kasus penganiayaan David ini mencuat. Hal ini tentu menunjukkan Kemenkeu seolah tumpul untuk menangani kasus di institusinya sendiri. 
 
"Di sini kredibilitas kepolisian juga dipertaruhkan. Kasus penganiayaan ini menjadi sorotan publik, masyarakat akan menyorot kinerja kepolisian," katanya.

Kagama Filsafat juga menuntut Kementerian Keuangan untuk melakukan reformasi struktural yang menyeluruh. Mereka harus transparan dan melakukan pembatasan internal. Tidak boleh ada ruang bagi pegawai pajak untuk menjadi luar biasa kaya dengan cara yang tak patut. 
   
“Departemen Keuangan harus bekerja sama dengan KPK dan PPATK mengusut semua harta seluruh petugas pajak di Indonesia secara transparan dan pegawai pajak yang melakukan penyelewengan harus ditindak secara tegas,” katanya. 

Editor: Kuntadi Kuntadi